Bahlil Paparkan Strategi Transisi Energi Tanpa Bebani Tarif Listrik

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memaparkan strategi percepatan energi terbarukan dengan tetap menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. Ia menyebut kunci kebijakan berada pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang akan memperbesar porsi energi hijau.

Menurut Bahlil, kapasitas listrik yang tersedia saat ini berada pada kisaran 80 hingga 90 gigawatt dan masih didominasi pembangkit berbasis energi fosil.

"Di RUPTL 2025 sampai dengan 2034, kita menambah 69,5 gigawatt itu, energi baurannya itu 70 persen," ujar Bahlil dalam acara Bicara Bersama Retno Pinasti yang dikutip pada Senin (12/10/2026).

Arahan Bahlil: Dorong PLTS, PLTA, dan Panas Bumi

Selain penambahan kapasitas melalui RUPTL, pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan program hingga 100 gigawatt peak (GWp), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta panas bumi.

"Di samping itu kita dorong PLTA dan kita juga dorong panas bumi," katanya.

Di sisi lain, Bahlil menekankan pentingnya menjaga biaya energi tetap terjangkau selama proses transisi. Ia menilai batu bara saat ini masih memiliki keunggulan dari sisi biaya produksi dibandingkan sejumlah sumber energi ramah lingkungan.

Ia menjelaskan, penggunaan energi dengan biaya produksi yang lebih tinggi berpotensi menambah beban kompensasi dan subsidi pemerintah apabila selisih biaya harus ditanggung negara.

"Kalau kompensasi dan subsidi yang kita cabut, yang kena beban adalah rakyat," tegas Bahlil.

Menurutnya, pengembangan energi bersih dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan energi nasional diarahkan untuk menjaga lingkungan sekaligus memastikan pasokan listrik tersedia dengan biaya yang terjangkau.