Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sistem pengawasan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah berada di tengah-tengah alias tidak sangat rawan dan tidak sangat aman.

"Kalau sistem pengawasan di tengah-tengah menekankan upaya pencegahan daripada penindakan," kata anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin di tengah-tengah acara launching pengawasan pemilu 2019 'Bersih dan Bermartabat' di Semarang, Selasa (2/10).

Lebih lanjut, menurutnya, tingkat kerawanan pengawasan di Jawa Tengah berada pada angka 48,50 persen an.

"Sehingga menjadi early warning memposisikan agar upaya pencegahan tidak hanya berhenti di forum," ujarnya.

Berdasarkan pilkada 2018, dalam sistem pengawasan ditemukan sejumlah kasus yang masih terjadi. Beberapa di antaranya adalah mengenai ASN yang terlibat dalam kampanye. Selain itu, kasus politik uang dan isu SARA juga menjadi yang harus diwaspadai dalam pemilu serentak mendatang.

"Orientasi kita pada pencegahan, bukan penindakan, karena kalau penindakan akan ada yang merasa dirugikan. Kami kerjasama untuk bersama-sama mengawasi. Partisipasi semua pihak sangat terbuka," ujarnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi mengatakan, pengawasan sudah dilakukan jauh hari sebelum launching dilakukan. Launching ini, lanjutnya, dilakukan karena ada tambahan "Bersih dan Bermartabat" dalam melakukan pengawasan.

"Karena kami paham, Jateng dikenal sebagai provinsi yang warganya adiluhung, jujur dan terbuka serta nilai-nilai baik lainnya," ujarnya.

Dia berharap pemilu dapat memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai yang telah dimiliki Jawa Tengah. Tentunya dengan memastikan pemilu berjalan bersih bermartabat.

"Tanpa kecurangan, tanpa politik uang, tidak ada SARA. Pemilu yang berdasarkan peraturan perundang undangan," paparnya.

"Tidak hanya Bawaslu dan jajarannya. Tapi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu harus melakukan ini," imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyampaikan untuk mencegah pelanggaran para calon dapat melakukan kampanye dengan mengangkat isu-isu yang menjadi persoalan di masyarakat seperti dana desa, persoalan sampah, dan beberapa isu lainnya. Dengan mengangkat isu kampanye ini, para calon tidak akan miskin gagasan dan berpikir hanya untuk menang dengan cara paksa.

"Kalau inginnya menang dengan cara paksa, tanpa memiliki gagasan, maka yang terjadi adalah politik uang," ujarnya.

Ganjar menambahkan, partisipasi partai politik juga penting dalam hal pencegahan pelanggaran. Partisipasi itu yakni parpol mendorong calon untuk berkampanye dengan komunikasi yang menarik dan lucu sehingga bisa menjadi sejuk.

"Insya Allah Jateng lebih bermartabat," kata Ganjar Pranowo.