Bambang Soesatyo ogah jadi ketua DPR tanpa restu Setya Novanto
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo akan mempertimbangkan bila ditunjuk sebagai Ketua DPR RI untuk menggantikan Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus mega korupsi proyek e-KTP. Namun, dirinya tak mau bila tidak dapat restu dari Ketua Umum Golkar itu.
"Intinya gini, saya tidak mau membahas itu selama Setnov jadi ketua umum dan Ketua DPR, saya tidak mau kalau tidak dapat restu dari Setnov selaku ketum dam ketua DPR," kata Bambang di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (21/11).
Sementara, sampai saat ini Partai Golkar masih melakukan rapat pleno untuk menentukan posisi pengganti Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR RI. Rapat berlangsung alot dan sempat diskors dua kali.
"Masih sama perdebatan ada atau tidaknya Plt, atau penyelenggara munaslub, dan ada yang menunggu praperadilan, masing-masing argumentasi yang dimiliki, saya apresiasi kepemimpinan dari Pak Nurdin yang begitu demokratis, sehingga pemikiran-pemikiran itu tidak hanya langsung ditekan namun dikembangkan, jadi kita tunggulah," papar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Agus Gumiwang di lokasi yang sama.
Hingga Pukul 20.30 WIB, rapat pleno masih berjalan. Belum diketahui sampai kapan rapat pleno ini selesai.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sosok KRT Wongsonegoro, Gubernur Pertama Jateng Setelah Kemerdekaan yang Pernah Ditunjuk sebagai Menteri Era Soekarno
Setelah tak aktif dalam kabinet pemerintahan, ia lebih banyak terlibat dalam pengorganisasian para penghayat kepercayaan.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaKPK Soroti Beras SPHP Ditempel Stiker Prabowo-Gibran
KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.
Baca Selengkapnya