Alasan MPR Bakal Amandemen UUD 1945: Atur Mekanisme Jika Pemilu Ditunda

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkap Kenaikan Harga Pertamax dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah global karena bukan BBM subsidi, sementara Pertamina menegaskan penyesuaian ini menjaga keberlangsungan energi.

Juwaini membeberkan dari sembilan WNI yang terlibat dalam misi tersebut, lima adalah aktivis kemanusiaan dan empat jurnalis.

Abcandra menyebut pihak MPR akan menemui langsung SMAN 1 Pontianak dan juga Ocha untuk menanyakan kesediaan menjadi duta LCC.

Nama Ocha sebelumnya menjadi sorotan publik usai polemik penilaian dalam final LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat ramai diperbincangkan di medsos.

SMAN 1 Pontianak menolak ikut final ulang LCC 4 Pilar Kalbar usai polemik penilaian juri. Sekolah tetap mendukung SMAN 1 Sambas.

Selain diulang, pimpinan MPR akan mengawasi langsung final dari awal hingga akhir acara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI aktif menggelar sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan partisipasi publik.

Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota PPS se-Kabupaten Banyuasin.

Melalui tayangan video yang diperlihatkan PDIP, memang terlihat banyak aparat yang masuk di tengah proses rekapitulasi suara.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Karanganyar.

Polisi telah menetapkan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Pinrang sebagai tersangka kasus pidana Pemilu.