30 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga DPR saat Pelantikan Presiden-Wapres
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menggelar rapat dengan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). Rapat itu membahas pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang.
"Jadi prinsipnya kami sebagai tuan rumah bersama MPR siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar bisa berjalan baik. Tentu gabungan TNI-Polri dan jajaran siap untuk pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Puan usai rapat.
30.000 Personel gabungan TNI-Polri bakal bersiaga menjaga Kompleks DPR selama pelantikan berlangsung. Petugas akan melakukan penyisiran agar pelantikan berjalan lancar.
"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang lebih 30.000 personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
Pangdam Jaya Eko Margiyono mengungkapkan izin untuk berunjuk rasa pada hari pelantikan tidak akan diberikan.
"Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses," ujar Eko.
"Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal. Karena itu kita sudah menyiapkan paramater di sekitar gedung DPR/MPR. Kami sudah buat pengamanan seperti halnya menghadapi unjuk rasa beberapa waktu lalu," tandas dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya