Wiranto sebut regulasi pengadaan senjata sudah tidak sesuai zaman

Merdeka.com - Menteri Koordinasi bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, dirinya akan memanggil kembali para penegak hukum di Indonesia. Hal ini guna membahas polemik senjata dan amunisi yang didukung ilegal.

"Ya pasti, pasti (pertemuan kembali)," ujarnya di Kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10) malam.

"Ya sesegera mungkin," tegasnya menambahkan.

Hal ini dilakukan agar hukum di Indonesia tidak tumpang tindih terkait dengan pembelian senjata api. Dan, perubahan aturan dimaksudkan agar lebih modern. "Ya karena ini sesuatu yang masuk dalam reformasi hukum tahap pertama di regulasi mengenai beberapa perundangan-undangan yang tumpang tindih, tidak sesuai lagi dengan zamannya dan sebagainya," tukasnya.

Seperti diberitakan, polemik atas ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, beberapa waktu lalu yang menyebutkan adanya ribuan pucuk senjata api dan juga amunisi diduga ilegal memicu kegaduhan. Oelh sebab itu, Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pihaknya akan membuat aturan aturan untuk menghindari kembali munculnya polemik.

"Maka segara akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal, sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api," ujar Wiranto di Kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Hasil itu didapati hasil koordinasi yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mose.

Dengan ini, Wiranto meminta kepada seluruh institusi dan juga masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana kembali.

"Selanjutnya yang terpenting adalah kami mohon kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik. Hal yang kurang jelas tentu bisa ditanyakan kepada institusi terkait," tegasnya.