Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto meminta, imbauannya ke KPK menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tidak dibesar-besarkan. Wiranto kembali mengingatkan, pernyataan yang dialamatkan ke lembaga antirasuah tersebut bukan permintaan melainkan sekadar imbauan.

"Karena ini imbauan enggak usah diributkan," tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/3).

"Wong imbauan ini enggak dilaksanakan enggak ada masalah kok. Yang penting kita tahu bahwa akan ada kerawanan, itu kita netralisir bersama," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga menegaskan imbauan yang menimbulkan kontroversi itu bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK. Dia juga berharap, pemerintah tidak diadu dengan KPK akibat imbauan tersebut.

"Jangan diadu pemerintah dan KPK. Seakan pemerintah intervensi, tidak ada yang intervensi. Kita sadar bahwa KPK itu independen," ujar dia.

Khawatir perdebatan soal imbauan itu berlanjut, Wiranto mengaku akan mendatangi KPK. Mantan Pangab ini bakal menjelaskan latar belakang dari imbauan menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

"Jadi jangan sampai ini diributkan. Saya nanti datang ke KPK juga, enggak ada masalah saya bicarakan baik-baik," tukas dia.