Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Dukung Pemilu Proporsional Terbuka
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah mendukung penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Adapun sistem tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tengah digugat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pemerintah juga mendukung pemilu terbuka, partai-partai delapan partai mendukung terbuka. Banyak opini masyarakat juga seperti itu (memilih pemilu terbuka)," katanya di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2).
Dia menyatakan, pemerintah telah siap menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan sistem terbuka. Meski begitu, Ma’ruf tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di MK.
"Nah kita tunggu MK ini mempertimbangkan seperti apa, atau punya alasan seperti apa," jelasnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf juga menyatakan siap menaati hasil dari keputusan MK, termasuk apabila Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
"Tapi andai kata MK memutuskan lain kan keputusan MK harus tunduk, final dan binding," tutupnya.
Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaKPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaProses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca SelengkapnyaWapres mengaku dirinya bukanlah sosok pejabat yang ingin selalu tampil atau menjadi atraktif
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSaksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya