Wakapolri cari jalan tengah antara Pansus angket-KPK agar tak gaduh

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin bakal mencari jalan tengah untuk mengatasi kegaduhan politik nasional yang timbul akibat rencana pemanggilan paksa terhadap Miryam S Haryani. Pansus angket DPR ngotot meminta KPK membawa Miryam untuk dihadirkan dalam rapat. Bahkan Pansus meminta Polri menghadirkan paksa Miryam.

KPK sudah menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Pansus angket. Begitu juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan tidak akan membawa paksa Miryam. Sebab, persoalan Miryam adalah ranah hukum. Tito pun telah berdiskusi soal aturan main pemanggilan paksa itu kepada sejumlah pakar.

Dampaknya, terjadi kegaduhan politik. Pansus angket DPR meminta Komisi III menahan pembahasan anggaran untuk Polri dan KPK. Menanggapi itu, Wakapolri menyatakan, baik Pansus angket DPR, KPK maupun Polri punya mekanisme yang harus dijalankan.

"Itu sudah ada mekanisme, DPR punya mekanisme, polri punya mekanisme, KPK lembaga independen punya mekanisme," ujar Wakapolri di Stasiun Gambir. Jakarta Pusat, Jumat (23/6).

Syafruddin mengaku akan mencarikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. "Kita akan pertemukan supaya tidak terjadi miskomunikasi, supaya tidak terjadi kegaduhan politik," ucapnya.

Disinggung soal ancaman penyanderaan anggaran untuk institusinya, Wakapolri siap memenuhi panggilan DPR guna membicarakan persoalan ini. Timnya sudah siap membicarakan ini dengan DPR.

"Kita menunggu, enggak usah dulu berandai-andai. kalau kita dipanggil oleh DPR kita pasti datang, dan yang sudah ditunjuk saya untuk memimpin tim untuk bertemu DPR," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menolak keinginan pansus angket yang meminta kepada polisi untuk menghadirkan paksa Miryam S Haryani apabila tiga kali tak hadir dalam rapat pansus di DPR RI. Karena aturan dalam pasal 204 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 tidak dijelaskan berdasarkan hukum acaranya.

"Kalau ada permintaan teman-teman DPR untuk panggil paksa kemungkinan besar tidak kami laksanakan karena ada hukum acara yang belum jelas di dalam UU-nya," kata Tito di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Karena menurut Tito, pemanggilan paksa itu jika dikaitkan dengan KUHAP sama saja melakukan suatu penahanan.

"Kalau kita kaitkan ke KUHAP maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa penyanderaan itu sama dengan penahanan," ujarnya.

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian lembaga. Langkah itu bisa digunakan apabila KPK dan Polri tidak menjalankan amanat UU MD3 untuk menghadirkan Miryam ke rapat Pansus angket.

"Bukan (memotong). Kita tidak memotong anggaran apa pun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama Kepolisian dan KPK," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Misbakhun mengklaim mayoritas anggota Pansus mengamini usulannya untuk menggunakan hak budgeter DPR dalam masalah ini. Konsekusensinya, KPK dan Polri tidak akan memiliki anggaran untuk tahun 2018.