Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penggeledahan di kantor Bupati Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada dua koper berisi dokumen yang dibawa tim anti rasuah itu.

Iring-iringan mobil yang membawa tim KPK bergerak meninggalkan kantor Bupati sekira pukul 20.55 Wita. Tidak ada pernyataan dari KPK. Selain itu, juga tidak diketahui jelas arah iring-iringan yang mendapatkan pengawalan ketat dari Polda Kaltim dan Polres Kukar tersebut.

Sesaat setelah tim KPK meninggalkan kantor Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Marli, berkesempatan memberikan keterangan resminya kepada wartawan, yang menunggu sejak siang tadi.

Menurut Marli, tidak ada pertanyaan yang ditujukan tim KPK kepada dirinya, selama tim KPK berada di kantor Bupati.

"Tidak ada pertanyaan kepada saya selama ada tim KPK. Tim KPK hanya memeriksa berkas-berkas yang dibutuhkan. Kita dukung langkah kerja KPK," kata Marli, kepada wartawan, Selasa (26/9) malam.

Ditanya wartawan terkait kasus yang sedang ditangani KPK, Marli tidak tahu-menahu. "Saya belum tahu masalahnya apa. Mereka perlu, dokumen saya berikan," ujarnya.

Hanya saja, Marli membenarkan tim KPK selama di kantor Bupati, menggeledah hampir di seluruh sudut ruangan. "KPK menyisir semua ruangan. Ruang saya, Wabup dan ruang Bupati," terangnya.

Sejauh ini juga, Marli juga masih kesulitan untuk berkomunikasi dengan Bupati Rita Widyasari. Alasannya, sementara ini, telepon selular mereka masih diamankan tim KPK.

"Tidak bisa berkomunikasi dengan yang di atas. Handphone masih dengan tim KPK," ujarnya.

Diketahui, tim KPK melakukan penindakan penggeledahan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, sejak pagi tadi sekira pukul 10.00 Wita. Tidak kurang 10 orang penyidik KPK berseragam KPK.

Sebelum masuk ke kantor Bupati, tim KPK juga mendatangi rumah dinas Bupati Rita Widyasari hingga rumah orang terdekat Bupati. Selama di Tenggarong, tim KPK dikawal polisi bersenjata.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebagai tersangka kasus gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi dari PT Media Bangun Bersama. Tidak hanya Rita, KPK juga menetapkan komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka.