Tragedi Kematian Ibu Hamil Picu Gubernur Papua Prioritaskan Penataan Layanan Kesehatan

Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengambil langkah serius untuk memprioritaskan penataan layanan kesehatan di seluruh wilayahnya. Keputusan ini menyusul insiden tragis kematian seorang ibu hamil dan bayinya pada 17 November lalu. Kasus tersebut diduga kuat akibat kelalaian sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Fakhiri menyatakan bahwa kejadian memilukan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Peristiwa ini menyoroti perlunya perbaikan sistem layanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan pelayanan medis yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Untuk itu, Gubernur akan mengevaluasi seluruh direktur rumah sakit di bawah kewenangan provinsi. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan standar pelayanan.

Kasus kematian ibu hamil dan bayi di Jayapura menjadi pemicu utama bagi Gubernur Fakhiri untuk segera melakukan penataan layanan kesehatan. Ia menyoroti adanya dugaan kelalaian, lemahnya pengawasan, serta kerusakan peralatan medis yang mungkin berkontribusi pada tragedi tersebut. Budaya pelayanan yang belum mengutamakan keselamatan pasien juga menjadi perhatian serius.

Gubernur Fakhiri menegaskan, "Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien." Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi akar masalah secara sistematis.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya memastikan bahwa seluruh direktur rumah sakit yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi akan dievaluasi ketat. Gubernur juga telah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Kesehatan. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat perbaikan sarana, tata kelola, serta standar pelayanan medis di Papua.

Fakhiri menambahkan bahwa di Papua masih terdapat banyak hambatan birokrasi yang menghambat penanganan pasien. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. "Ini menjadi pembelajaran penting bagi pemda untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua," ujarnya.

Insiden tragis yang memicu penataan layanan kesehatan ini menimpa almarhumah Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya. Keduanya meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, dini hari, sekitar pukul 05.00 WIT. Kematian ini terjadi dalam perjalanan bolak-balik menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura.

Sebelumnya, Irene Sokoy diduga ditolak di beberapa rumah sakit lain di Kabupaten dan Kota Jayapura. Penolakan ini kemudian menjadi sorotan publik dan memicu reaksi keras dari pemerintah daerah. Kasus ini menggarisbawahi urgensi reformasi dalam sistem rujukan dan penerimaan pasien di fasilitas kesehatan.

Sebagai bentuk empati dan komitmen, Gubernur Papua Mathius Fakhiri bersama Penjabat (Pj) Sekda Papua Chistian Sohilait mengunjungi rumah almarhumah. Kunjungan ini dilakukan di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Jumat, 21 November. Kehadiran pejabat tinggi menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi.

Tragedi ini menjadi titik balik penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan. Fokus utama adalah memastikan setiap warga Papua mendapatkan akses pelayanan medis yang layak dan responsif. Penataan layanan kesehatan diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Sumber: AntaraNews