TPN Ganjar Nilai MK Sudah Melampui Kewenangan Sebagai Institusi Negara

Karena itu, DPR dan pemerintah bersama-sama harus merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian sebelum Undang-Undang Pemilu diubah maka siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah selama usianya belum mencapai 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai capres mauapun cawapres.

"KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa melakukn perubahan PKPU berkaitan dengan materi pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum undang-undang tersebut di revisi di DPR," ujar dia.

"Karena kami beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan soal ketentuan Undang-Undang yang bertentangan atau tidak konstitusi kemudian tidak menambah norma yang baru," ujar dia

"Nah dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan. Meskipun pada beberapa kali putusan yang sudah disampaikan. Kami cukup konsisten ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka 40 namun kemudian diujung tiba tiba kami melihat mk menambahkan norma. Apa itu? Pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah tentu saja ini menjadi kritik dan masukan untuk mk di kemudian hari," sambung dia.

Tama mengatakan, ketika ada perubahan norma di sebuah undang-undang tentu ini akan membutuhkan lagi waktu untuk lebih teknis di atur dalam peraturan-peraturan dibawahnya misalnya PKPU.

"Dan tentu saja Tahapan pemilu sudah berjalan waktu yg tersisa tinggal 3 hari untuk pendaftaran capres. Tentu saja ini sesuatu yang membuat teknis pelaksanaan semakin sulit meskipun ketika mk putuskan menjadi sebuah kententuan itu harus dijalani namun kemudian secara teknis ini pun juga akan menimbulkan kendala," ujar dia.