Titiek Soeharto Soroti Pembalakan Liar, Minta Aktivitas Ilegal Dihentikan untuk Antisipasi Bencana

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyoroti serius praktik pembalakan liar di wilayah hulu. Pernyataan ini disampaikannya saat membahas solusi penanganan bencana di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu. Ia menekankan pentingnya mengkaji ulang penyebab banjir, termasuk aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Menurut Titiek, setiap kegiatan yang merusak alam, lingkungan, dan ekosistem harus segera diberantas. Aktivitas pembalakan liar atau penambangan ilegal di daerah hulu memiliki dampak besar. Konsekuensi dari kegiatan ini terutama dirasakan oleh masyarakat luas yang tinggal di wilayah hilir.

Kunjungan Titiek Soeharto ke Padang juga dalam rangka menyalurkan bantuan pangan bersama Bulog. Bantuan ini ditujukan bagi korban bencana alam di tiga provinsi. Fokus utamanya adalah memastikan penanganan bencana tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dengan mengatasi akar masalahnya.

Bahaya Pembalakan Liar dan Dampaknya pada Bencana

Titiek Soeharto menegaskan bahwa praktik pembalakan liar di hulu sungai merupakan salah satu pemicu utama bencana banjir. "Banjir ini harus dikaji betul, termasuk praktik pembalakan liar atau penambangan liar di wilayah hulu," katanya. Ia menekankan bahwa kerusakan ekosistem di hulu akan selalu berdampak buruk pada daerah hilir.

Aktivitas ilegal seperti pembalakan liar secara signifikan mengurangi kemampuan tanah menahan air. Hutan yang gundul tidak lagi dapat berfungsi sebagai penyerap air alami, sehingga mempercepat aliran air ke dataran rendah. Hal ini kemudian meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, terutama saat curah hujan tinggi.

Ia menambahkan, "Jika ada aktivitas pembalakan atau penambangan liar di wilayah hulu itu semuanya harus ditertibkan karena dampaknya ke masyarakat luas yang berada di hilir." Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk tidak berkompromi dengan pihak-pihak yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi. Dampak kerusakan lingkungan ini sangat merugikan banyak orang.

Bahkan, Titiek Soeharto meminta agar izin aktivitas penambangan atau pembalakan yang sudah ada di daerah hulu dibatalkan jika terbukti merusak lingkungan. Ini menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi masalah pembalakan liar. Langkah tegas ini penting untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Seruan Tindakan Tegas dan Distribusi Bantuan Kemanusiaan

Ketua Komisi IV DPR RI ini tidak ingin ada kompromi terhadap aktivitas ilegal di kawasan hulu. "Dengan curah hujan yang seperti sekarang ini saja dampaknya sudah seperti ini, apalagi jika curah hujan lebih besar," ujarnya. Ia khawatir dampak bencana akan semakin parah jika pembalakan liar terus dibiarkan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas memberantas praktik pembalakan liar. Penertiban ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

Selain menyoroti masalah pembalakan liar, Titiek Soeharto juga turut serta dalam penyaluran bantuan pangan. Bantuan tersebut disalurkan bersama Bulog bagi korban bencana alam. Meskipun diserahkan di Padang, bantuan ini dialokasikan untuk tiga provinsi yang terdampak.

Logistik yang disalurkan meliputi beras seberat 34.302.520 kilogram dan minyak goreng sebanyak 6,8 juta liter. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Ini menunjukkan adanya upaya konkret dalam penanganan pasca-bencana, sambil tetap fokus pada pencegahan akar masalah seperti pembalakan liar.

Sumber: AntaraNews