Kerusakan Hutan

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerukan masyarakat untuk memperkuat komitmen menjaga Kelestarian Hutan NTB, mengingat dampak kerusakan hutan yang memicu berbagai bencana alam yang merugikan.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam Pencabutan Izin Perusahaan Hutan yang melanggar, demi pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Banjir di Kabupaten Pati tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Masyarakat kecewa berat. Pemerintah telah gagal jaga kelestarian alam. Sebabkan banjir dan merugikan ribuan masyarakat.

Rahmat Mirzani Djausal pun menyatakan telah mengeluarkan surat imbauan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Pakar lingkungan UI dan anggota DPR RI menegaskan bahwa Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan akibat bencana hidrometeorologi adalah masalah jangka panjang yang melibatkan lintas pemerintahan dan masyarakat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti praktik pembalakan liar di hulu sebagai penyebab bencana banjir dan mendesak penghentian aktivitas ilegal demi keselamatan masyarakat.

Kepala BP BUMN meminta Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar mengusut tuntas pembalakan liar pemicu banjir dan longsor, karena bencana hidrometeorologi bukan hanya faktor alam.

Seekor gajah Sumatera ditemukan mati di Pidie Jaya, Aceh, setelah terseret banjir bandang dan terjebak tumpukan kayu hutan, memunculkan kekhawatiran kerusakan lingkungan.