Thailand Desak PBB Bentuk Misi Pencari Fakta Atas Dugaan Ranjau Baru di Perbatasan Kamboja

Thailand secara resmi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk sebuah misi pencari fakta independen. Desakan ini terkait dugaan penggunaan ranjau darat baru di sepanjang perbatasan dengan Kamboja. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-22 Negara-Negara Pihak Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel di Jenewa pada 6 Desember.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan bahwa negaranya telah mencoba berbagai mekanisme bilateral. Upaya ini dilakukan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ranjau dengan Kamboja. Namun, insiden terbaru memicu kekhawatiran serius akan integritas konvensi ranjau anti-personel.

Sihasak menekankan pentingnya misi ini untuk mendepolitisasi isu dan menjaga kredibilitas Konvensi. Langkah ini dianggap sebagai cara paling adil dan transparan untuk mencari kebenaran. Ketegangan di perbatasan telah meningkat menyusul insiden ledakan ranjau yang melukai tentara Thailand.

Dalam pidatonya di Jenewa, Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow menegaskan kembali komitmen Thailand terhadap Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan pemasangan ranjau baru oleh Kamboja di perbatasan. Menurutnya, "Jika suatu negara pihak dapat menanam ranjau baru dan begitu saja menyangkalnya tanpa konsekuensi, apa yang akan terjadi setelah korban berikutnya?" ujarnya, seperti dikutip media penyiaran publik Thai PBS.

Sihasak secara khusus mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan wewenangnya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembentukan misi pencari fakta independen. Ia menyebut langkah ini sebagai "cara yang paling adil, paling efektif, dan paling transparan ke depan" untuk menyelesaikan isu ranjau perbatasan ini. Misi pencari fakta ini diharapkan dapat memberikan kejelasan objektif.

Pemerintah Thailand percaya bahwa misi pencari fakta akan membantu mendepolitisasi masalah sensitif ini. Selain itu, langkah ini juga akan menunjukkan bahwa prosedur Konvensi mampu "menegakkan integritasnya ketika diuji," tambahnya. Thailand ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan ranjau darat ditangani dengan serius dan transparan oleh PBB.

Menanggapi tuduhan Thailand, delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Menteri Senior Ly Thuc mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan tersebut dengan tegas menolak klaim Thailand yang menyebut Kamboja memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan. "Klaim yang tidak berdasar seperti ini tidak mendukung perdamaian," demikian pernyataan tersebut, dikutip dari Anadolu.

Pernyataan Kamboja menekankan bahwa forum Konvensi ini seharusnya bukan menjadi ajang peradilan atau konfrontasi politik. Sebaliknya, Kamboja menyerukan agar forum tersebut tetap menjadi ruang bagi negara-negara pihak untuk bekerja dengan itikad baik. Mereka mendorong saling menghormati dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang damai dan konstruktif terkait masalah ranjau.

Kamboja mendesak semua pihak untuk kembali kepada "semangat yang membangun Konvensi ini: Kemitraan, Dialog, dan Komitmen Bersama untuk melindungi kehidupan, memulihkan perdamaian, dan membangun dunia yang lebih aman bagi generasi mendatang." Isu ranjau perbatasan ini, menurut Kamboja, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja telah meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini terjadi bulan lalu setelah Thailand menangguhkan pakta perdamaian antara kedua belah pihak. Penangguhan tersebut menyusul insiden empat tentara Thailand terluka dalam ledakan ranjau darat di provinsi perbatasan Si Sa Ket. Insiden ini memicu kekhawatiran baru akan keamanan ranjau di perbatasan.

Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani perjanjian damai penting pada Oktober 2025. Perjanjian ini disaksikan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Perjanjian tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antar kedua negara mengenai isu perbatasan.

Selain itu, Kamboja dan Thailand juga sepakat untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan trilateral yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Gencatan senjata ini dilakukan setelah berminggu-minggu permusuhan. Namun, insiden ranjau terbaru kembali menguji komitmen perdamaian kedua negara di perbatasan.

Sumber: AntaraNews