Sorot
{{caption}}
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kenegaraan di Prancis

{{caption}}
DPR Panggil Mendikdasmen, Pertanyakan Wajib Belajar Bahasa Prancis dan Portugis

{{caption}}
Pria Diduga Bunuh Diri di Cawang Simpan Jaket Dinas LH, Ini Kata Pemprov DKI

{{caption}}
Prabowo Terbitkan Perpres Kereta Cepat, Danantara Masuk Komite

{{caption}}
Dari Rafale hingga Sapi, Macron Ingin Perluas Kerja Sama dengan Indonesia

{{caption}}
Simak Kondisi Terkini Lalu Lintas di Jalan Ambles Lenteng Agung

Topik Terkait
{{caption}}
Perkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi, Pemkab Badung Gelar Sosialisasi Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN melalui sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, bertujuan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

KPK
{{caption}}
Tahukah Anda? Padang Gandeng BPKP Sumbar Perkuat Pengendalian Gratifikasi dan Cegah Korupsi

Pemkot Padang bersinergi dengan BPKP Sumbar untuk memperkuat sistem Pengendalian Gratifikasi dan mencegah korupsi. Bagaimana langkah strategis ini akan mewujudkan pemerintahan bersih?

{{caption}}
Dukungan Penuh Ketua DPRD Jateng untuk 630 Penyuluh Antikorupsi Sukarela: Upaya Pencegahan Korupsi Makin Masif

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengapresiasi dan mendukung penuh Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional yang digagas KPK, menyoroti peran 630 penyuluh sukarela dalam upaya masif mencegah korupsi di Jawa Tengah.

{{caption}}
Mencegah Korupsi Sejak Dini: Pemkab Sampang Bentuk 3 Desa Antikorupsi Percontohan

Pemkab Sampang membentuk tiga desa percontohan sebagai **Desa Antikorupsi Sampang**, langkah konkret mencegah praktik rasuah dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Simak selengkapnya!

{{caption}}
Tahukah Anda? Kejati Banten Luncurkan Program Jaga Desa Demi Transparansi Dana Desa dan Pelestarian Budaya Badui.

Kejaksaan Tinggi Banten meluncurkan Program Jaga Desa untuk mendorong transparansi dana desa dan melindungi budaya Badui, sekaligus memperkenalkan aplikasi pengawasan digital.

{{caption}}
Trivia: Dulu MCP Kini MCSP, Pemkot Bukittinggi Perkuat Pencegahan Korupsi Bukittinggi Bersama KPK

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen penuh bersinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi Bukittinggi, memperbaiki regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, meskipun ada penurunan nilai MCSP.

KPK
{{caption}}
Tahukah Anda, IPKD MCSP Bukan Sekadar Skor? Pemprov Banten Perkuat Pencegahan Korupsi dengan IPKD MCSP

Pemprov Banten serius perkuat pencegahan korupsi dengan menerapkan IPKD MCSP dari KPK. Ketahui bagaimana sistem ini tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga membangun ekosistem antikorupsi di daerah.

{{caption}}
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

{{caption}}
Pemkab Pekalongan Perkuat Integritas SPMB, Pastikan Proses Transparan dan Adil

Pemerintah Kabupaten Pekalongan tegaskan komitmen menjaga integritas SPMB agar berlangsung transparan, jujur, dan adil. Ketahui langkah konkret Pemkab Pekalongan dalam mewujudkan proses penerimaan murid baru yang bersih.

{{caption}}
Tegaskan Status Huntara Borobudur Manokwari, Bupati: Bukan Aset Pribadi, Ada Pakta Integritas

Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan bahwa hunian sementara (huntara) di kawasan Borobudur Manokwari tidak boleh menjadi aset pribadi, serta mewajibkan warga terdampak menandatangani pakta integritas.

{{caption}}
Polres Tala Tegaskan Rekrutmen Polri Bersih Transparan, Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

Polres Tanah Laut berkomitmen penuh mewujudkan Rekrutmen Polri Bersih Transparan untuk Tahun Anggaran 2026, memastikan proses seleksi bebas kecurangan dan intervensi.

{{caption}}
Polda Sulut Tegas: Peserta Seleksi SIPSS Gunakan Koneksi Langsung Diskualifikasi

Polda Sulawesi Utara berkomitmen menjaga integritas Seleksi SIPSS dengan tegas mendiskualifikasi peserta yang terbukti menggunakan koneksi atau sponsor, demi proses yang bersih dan transparan.

{{caption}}
Wakapolda Jateng Tegaskan Komitmen Integritas dalam Seleksi SIPSS Polda Jateng 2026

Petugas seleksi penerimaan SIPSS Polda Jateng 2026 menandatangani pakta integritas, menegaskan komitmen Polri untuk mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, dan akuntabel.

{{caption}}
Ketua Pengadilan se-Sumbar Deklarasikan Janji Antikorupsi di Padang

Para Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat baru saja menggelar deklarasi antikorupsi, suap, dan gratifikasi di Padang, menegaskan komitmen mereka untuk integritas peradilan.

{{caption}}
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

{{caption}}
Luncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi, Wamengdari Wiyagus: Korupsi Penyakit Karakter

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, butuh sinergi yang komprehensif dalam memberantas praktik korupsi.

{{caption}}
Wamengdari Wiyagus Ingin Integritas Mendarah Daging Sejak Dini, Pendidikan Antikorupsi Masuk PAUD

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.

{{caption}}
KPK Gaungkan Semangat Antikorupsi Lewat ACFFEST KPK di Kalimantan Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day 2026 (ACFFEST KPK) di Kalimantan Barat, menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai integritas melalui film.

{{caption}}
KPK Temukan Indikasi Penyuapan Pemilu, Usul Lima Poin Perbaikan Sistem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

{{caption}}
KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor Ini

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.