Terima Kunjungan BKSAP DPR RI, Pimpinan dan Guru Besar UPH Bahas Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 22.376 warga negara Indonesia (WNI) berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang Januari hingga Maret 2025.

Di balik angka tersebut, masih banyak tantangan serius yang dihadapi, mulai dari sengketa hukum, eksploitasi, perdagangan manusia, hingga kejahatan lintas negara. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan dan diplomasi yang berpihak pada pekerja migran.

Dalam konteks tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memegang peran penting dalam memastikan kebijakan luar negeri Indonesia berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai bentuk komitmen, BKSAP melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang.

Kegiatan bertema "Diplomasi Perlindungan WNI: Menguatkan Peran Negara dalam Sengketa dan Isu Ketenagakerjaan Internasional" ini menjadi wadah dialog antara parlemen dan akademisi untuk memperkuat strategi diplomasi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Sinergi Parlemen dan Akademisi

Delegasi BKSAP dipimpin oleh Bramantyo Suwondo, M.IR., selaku Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua BKSAP, didampingi oleh Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & MediaSt., dan Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A. Turut hadir anggota BKSAP lainnya: Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.; Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.; dan H. Fathi.

Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran pimpinan UPH, antara lain Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., Direktur Eksekutif Pelita Harapan Group sekaligus Presiden UPH; Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH; serta sejumlah dekan dan guru besar dari berbagai fakultas.

Rektor UPH, Jonathan L. Parapak, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

"UPH siap menjadi mitra strategis dalam memberikan pemikiran dan solusi terkait isu nasional, termasuk ketenagakerjaan dan diplomasi perlindungan. Kami terbuka memberikan masukan agar Indonesia memiliki kebijakan yang berpihak pada rakyat," ujarnya.

Diplomasi Perlindungan Harus Nyata

Dalam diskusi, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus menjadi instrumen nyata untuk memastikan negara hadir melindungi warganya di luar negeri.

"Melalui diplomasi, kami memperkuat posisi Indonesia di ranah global, terutama dalam isu hukum, ketenagakerjaan, dan perlindungan warga negara. Forum seperti ini penting agar kebijakan yang dihasilkan berbasis riset," katanya.

Sementara itu, Irine Yusiana Roba Putri menambahkan, diplomasi tidak hanya urusan politik, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat. Kami yakin UPH memiliki pandangan berharga untuk memperkuat peran negara dalam melindungi warganya," ujarnya.

Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa turut menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok program magang luar negeri. Berdasarkan data Bareskrim Polri per Juli 2025, terdapat 404 korban TPPO, termasuk 95 mahasiswa.

"Kami berharap UPH dapat berperan sebagai pusat sosialisasi dan edukasi tentang magang yang aman dan terkendali," katanya.