Tahukah Anda? KLHK Susun Peta Zonasi Mangrove untuk Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Hutan Bakau Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah serius menggarap sebuah inisiatif penting untuk keberlanjutan ekosistem pesisir Indonesia. Pemerintah melalui KLHK sedang menyusun Peta Zonasi Mangrove yang komprehensif. Peta ini dirancang khusus untuk mendukung upaya rehabilitasi seluas 600.000 hektare area mangrove di seluruh Indonesia.

Wakil Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Sigit Reliantoro, menjelaskan bahwa proses ini sedang diperinci dan dibagi ke dalam zona-zona. Pembagian zona ini akan menjadi panduan untuk mencapai target rehabilitasi mangrove hingga tahun 2029. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penanaman dilakukan pada lokasi yang paling sesuai.

Peta zonasi ini tidak hanya membagi area berdasarkan luasan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan. Kriteria seperti salinitas dan pH tanah menjadi penentu utama dalam menentukan kesesuaian suatu lokasi untuk penanaman mangrove skala besar. Hal ini penting karena tidak semua area pesisir memiliki kondisi ideal untuk pertumbuhan hutan bakau.

Fokus Utama Rehabilitasi Mangrove Nasional

Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk merehabilitasi 600.000 hektare area mangrove hingga tahun 2029. Untuk mencapai tujuan ini, KLHK sedang merampungkan detail peta zonasi yang akan menjadi panduan utama. Peta ini akan membagi area rehabilitasi berdasarkan tingkat kesesuaian lahan untuk penanaman mangrove secara masif.

Sigit Reliantoro menegaskan, "Kami saat ini sedang menyelesaikan detailnya, termasuk membuat zonasi. Ada persyaratan salinitas, pH, dan faktor-faktor lainnya karena tidak semua area bisa ditanami mangrove." Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk pendekatan yang ilmiah dan terukur dalam upaya rehabilitasi.

Area rehabilitasi tidak hanya terbatas pada Area Penggunaan Lain (APL), tetapi juga mencakup kawasan hutan. Pendekatan ini memastikan cakupan yang luas dan terintegrasi untuk memulihkan ekosistem mangrove di berbagai jenis lahan. Dengan demikian, diharapkan dampak positif rehabilitasi dapat dirasakan secara maksimal.

Kolaborasi dan Program Unggulan

Proses rehabilitasi untuk tahun 2025 telah dimulai, salah satunya melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Program ini menargetkan rehabilitasi seluas 15.387 hektare di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Target keseluruhan program ini adalah 41.000 hektare hingga tahun 2027.

Keberhasilan program rehabilitasi mangrove sangat bergantung pada partisipasi berbagai pihak. KLHK secara aktif mengajak kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta. Keterlibatan swasta diharapkan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan upaya rehabilitasi yang sedang berjalan.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target rehabilitasi yang telah ditetapkan. Melalui kerja sama ini, diharapkan ekosistem mangrove yang vital bagi perlindungan pesisir dan keanekaragaman hayati dapat pulih dan lestari.

Luas Mangrove Indonesia dan Tantangan Zonasi

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, luas total area mangrove di Indonesia mencapai 3.440.464 hektare. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan luasan mangrove terbesar di dunia. Sekitar 2,7 juta hektare atau 79,6 persen dari total luasan tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Sementara itu, sekitar 701.326 hektare area mangrove berada di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL). Data ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi harus mempertimbangkan karakteristik dan status lahan yang berbeda-beda. Peta zonasi akan sangat membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan metode rehabilitasi yang tepat untuk setiap jenis area.

Penyusunan peta zonasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi rehabilitasi mangrove. Dengan data yang akurat dan perencanaan yang matang, diharapkan target 600.000 hektare dapat tercapai, membawa manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat pesisir Indonesia.

Sumber: AntaraNews