Tahukah Anda? BNN dan Bappenas Bersinergi Kembangkan Rehabilitasi Narkoba untuk Tekan Prevalensi hingga 1,6% di 2029

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI secara aktif memperkuat program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba. Upaya ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Sinergi kedua lembaga ini bertujuan untuk menekan angka prevalensi narkoba di Indonesia secara signifikan.

Pertemuan strategis telah dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (23/10) antara Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Suyudi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dukungan berbagai pihak sangat krusial dalam mencapai target nasional.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Angka prevalensi penyalahguna narkoba ditargetkan menurun dari 1,73 persen pada tahun 2025 menjadi 1,6 persen di tahun 2029. Hal ini disampaikan oleh Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Strategi BNN dalam Perluasan Rehabilitasi Narkoba

Dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi narkoba, BNN memfokuskan kebijakannya pada perluasan program rehabilitasi. Strategi ini dirancang untuk menjangkau lebih banyak penyalahguna dan memberikan layanan yang lebih komprehensif. BNN berupaya memastikan setiap individu yang membutuhkan mendapatkan akses rehabilitasi yang layak.

Perluasan program ini mencakup beberapa inisiatif penting. Salah satunya adalah pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, BNN juga berencana membangun balai rehabilitasi baru di berbagai wilayah. Ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan yang tersedia.

Penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga menjadi prioritas. IPWL adalah garda terdepan dalam menerima laporan dan memberikan penanganan awal bagi penyalahguna narkoba. BNN juga mengembangkan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0 dan surat bebas rawat jalan online (daring) untuk efisiensi dan transparansi layanan.

Pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan.
Pembangunan balai rehabilitasi baru.
Penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Pengembangan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0.
Pengembangan surat bebas rawat jalan online (daring).

Dukungan Bappenas dan Usulan Pinjaman Luar Negeri

Guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, Kepala BNN RI mengusulkan pengajuan Pinjaman Luar Negeri (PLN) kepada Kementerian PPN/Bappenas. Usulan ini diajukan dalam pertemuan strategis tersebut. Pinjaman ini diharapkan dapat mempercepat modernisasi dan peningkatan kualitas layanan BNN.

Pinjaman Luar Negeri yang diusulkan mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat (AS). Dana ini rencananya akan dialokasikan untuk beberapa prioritas. Penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi menjadi salah satu fokus utama. Edukasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk modernisasi sarana rehabilitasi dan pelayanan laboratorium. Dukungan operasional dalam peningkatan kapasitas operasional dan intelijen juga menjadi bagian dari rencana. Ini semua bertujuan untuk mendukung keamanan nasional dan efektivitas penanganan narkoba.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memberikan respons positif terhadap usulan BNN. Ia memerintahkan jajarannya untuk membantu BNN dalam proses pengajuan PLN tersebut. "Mengenai proses usulan PLN yang telah disampaikan, Saya harap rekan-rekan dari Kementerian PPN/Bappenas dapat membantu,” ujar Rachmat dalam kesempatan yang sama.

Rachmat Pambudy juga menekankan bahwa setiap prioritas Presiden akan dilakukan proses percepatan, termasuk permasalahan narkoba. Isu ini masuk dalam Astacita dan program prioritas nasional. Namun, ia berpesan agar prinsip akuntabilitas tetap dijaga, memastikan setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sumber: AntaraNews