Surya Paloh soal Kasus Tom Lembong Dianggap Politis: Kalau Ada Apes Saja

Surya Paloh mengatakan, Partai NasDem konsisten pada penegakkan hukum. Dia menegaskan tidak akan ada deviasi terkait hukum.

Aduan tersebut diajukan langsung oleh tim kuasa hukum Tom Lembong dan kini tengah dikaji oleh Ketua Badan Pengawasan MA.

Laporan yang disusun oleh Tom bertujuan untuk mendorong adanya evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum usai rapat dengan Kejaksaan Agung.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendengar percakapan publik soal kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, mengapa pemerintah mengungkap kasus-kasus yang justru berada di masa lalu.

Paloh menilai, kasus yang melibatkan Tom Lembong adalah kasus lama.

Tom Lembong sebelumnya ditetapkan penyidik Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

Rudi mengingatkan, bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam penanganan dan pengusutan kasus korupsi.

Surya Paloh meminta Syahrul untuk mundur dari menteri pertanian

Ketua Umum NasDem Surya Paloh tampak kecewa berat atas apa yang terjadi dengan kadernya Syahrul Yasin Limpo.

Paloh meminta Syahrul Yasin Limpo untuk segera mengundurkan diri dari kabinet agar bisa berfokus menjalankan proses hukum dihadapinya.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika, mengingatkan jurnalis yang hadir untuk tidak melakukan siaran langsung.

Tom Lembong tetap menghormati putusan sela majelis hakim yang menolak nota keberatan atau eksepsi dirinya atas dakwaan jaksa.

Kubu Tom Lembong menilai, kejanggalan itu sekaligus menunjukkan kasus korupsi impor gula adalah bentuk kriminalisasi dan tindakan abuse of power.

Anies mengungkapkan, kedatangannya untuk memberi dukungan kepada Tom Lembong. Dia berharap, hakim dapat melihat perkara tersebut secara objektif.

Tersangka korupsi impor gula Tom Lembong menegaskan dirinya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo terkait impor gula.

Tom Lembong telah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung sebanyak empat kali yakni 8 Oktober, 16 Oktober, 22 Oktober dan 29 Oktober.