Rencananya surat tersebut akan dikirim hari ini sambil menunggu penetapan surat resmi status tersangka Firli Bahuri dari Polda Metro Jaya.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK bakal bersurat ke Presiden Joko Widodo meminta Ketua KPK Firli Bahuri diberhentikan sementara. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan permintaan itu menindaklanjuti Pasal 32 ayat (2) UU No.19 Tahun 2019.
Dalam peraturan tersebut disebutkan, Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya.
Rencananya surat tersebut akan dikirim hari ini sambil menunggu penetapan surat resmi status tersangka Firli Bahuri dari Polda Metro Jaya.
"Ya dikirim hari ini jika sudah ada surat penetapan tersangka secara resmi dari Polda," ucap Syamsudin saat dikonfirmasi, Kamis (23/11).
merdeka.com
Berkaitan dengan penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Haris menyebut menghormati proses hukum tersebut. Dia juga memastikan pengusutan etik Firli di Dewas KPK tetap berjalan.
"Intinya Dewas tentu menghormati proses hukum di Polda ya, bahwa bagaimanapun menegakkan pak FB sebagai tersangka itu kan wewenang penyidik. Tentu tetap lanjut, di sana kan pidana di kita etik," kata dia.
ucap Syamsudin.
Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan tersangka kasus pemerasan mantan Mentan SYL. Firli dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan pemerasaan tersebut. Tak main-main ancaman hukuman dari lima tahun kurungan penjara sampai penjara seumur hidup.
Dalam kasus ini, Firli dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 65 KUHP.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kemudian membeberkan, sanksi pidana maupun denda sebagaimana yang diterangkan di dalam pasal tersebut.
Adapun, Pasal 12 huruf e tentang Undang Undang tentang pemberantasan tindak korupsi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Kemudian, Pasal 12 huruf B ayat 1 berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajibannya ataupun tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 huruf B ayat 1.
Rencananya surat tersebut akan dikirim hari ini sambil menunggu penetapan surat resmi status tersangka Firli Bahuri.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bahuri dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah diberi tahu tentang keputusan parpolnya mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca Selengkapnya
pemberhentian dan pengangkatan Ketua KPK akan dituangkan dalam keputusan presiden (Keppres)
Baca Selengkapnya
Ketua MA telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada dua surat yang dilayangkan dengan salah satunya pencopotan Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi akan segera berakhir. Total dua kali Jokowi terpilih sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyetujui Mahfud cuti untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Kamis (19/10).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi