Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman curiga DPRD DKI Jakarta tak mau Wagub DKI diisi kader PKS. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menepis hal tersebut.

"Nggak ada sikap seperti itu, wong PKS & Gerindra yang belum sepakat kok," kata Gembong lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (7/1).

Menurutnya, alotnya pemilihan Wagub disebabkan PKS dan Gerindra belum sepakat menentukan nama. Fraksi partai lain tinggal menunggu kesepakatan dua partai tersebut.

Adapun, Gerindra saat ini menyetor empat nama yaitu Ahmad Riza Patria, Arnes Lukman, Ferry Juliantono dan Sekda DKI Saefullah. Sedangkan, PKS menyodorkan Agung Yulianto.

"Kami fraksi-fraksi di luar partai pengusung tinggal nunggu kesepakatan mereka saja," ucapnya.

Terpisah, Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Idris Ahmad menyebut, pihaknya ingin kursi DKI-2 diisi kader berpengalaman dan pro toleransi.

"Prinsipnya memenuhi kriteria pengalaman di birokrasi, komitmen antikorupsi, dan pro toleransi," kata Idris.

PSI mendukung saja wagub DKI berasal dari PKS ataupun Gerindra. Tapi, proses pemilihannya terbuka.

"Kalau kami di luar partai pengusung, berkomitmen penuh mendorong proses pemilihan wagub yang terbuka dan lancar tentunya," ucapnya.

Idris tidak ikut campur alotnya proses pemilihan Wagub di DPRD. Menurutnya, hal tersebut adalah domain PKS dan Gerindra sebagai pengusung paslon pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Kalau proses yang alot silakan tanyakan kedua partai pengusung yang harus bersepakat nama yang mau diusung, karena itu hak mereka," pungkas Idris Ahmad.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman curiga DPRD DKI Jakarta biang masalah kursi Wagub DKI Jakarta masih kosong hingga kini. Sohibul mengatakan, proses politik di DPRD alot karena diduga tidak ingin kader PKS menempati kursi Wagub DKI.

"Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya. Makanya proses politiknya alot," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).