Merdeka.com - Pihak Lapas Sukamiskin buka suara terkait hasil inspeksi mendadak Ombudsman beberapa hari lalu. Temuan tidak meratanya luas sel antar-napi kata pihak Lapas berhubungan dengan anggaran dan sejarah konstruksi awal.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin, Tejo Herwanto membenarkan bahwa ada beberapa kamar sel narapidana yang lebih luas dibandingkan dengan yang lain. Namun, keberadaannya ada sejak tahun 1918 itu sudah di-cluster bangsa Belanda yang sudah melakukan klasifikasi sel berukuran kecil, sedang dan besar.

"Presiden pertama kita, Soekarno dulu ditempatkan di ruangan berukuran luas 250-300 sentimeter," katanya saat ditemui di Lapas Sukamiskin, Jalan AH. Nasution, Kota Bandung, Minggu (16/9).

Sedangkan beberapa napi yang menempati ruangan besar dengan ukuran 300-500sentimeter itu di antaranya, Setya Novanto, Nazaruddin, Djoko Susilo dan Tubagus Chaeri Wardana.

Jumlah kamar dengan ukuran besar itu saat ini totalnya ada 40 sel. Namun, ia menyanggah bahwa mereka mendapatkan perlakuan khusus. Ketika ia ditugaskan oleh Menkum HAM per Agustus lalu (pasca OTT Kalapas Sukamiskin sebelumnya), mereka sudah berada di sel tersebut.

"Ada juga napi lain yang menempati kamar yang luas," katanya.

Terkait sidak yang dilakukan oleh Ombudsman, Tejo menyebut bahwa hal itu adalah bukti pihak Lapas terbuka kepada mitra kerja. Hanya saja, ia menyayangkan yang disoroti hanya bagian kecil dari besarnya masalah yang ada di Lapas.

Keinginan Ombudsman yang meminta tidak adanya diskriminasi di antara napi tidak bisa hanya menitikberatkan pada luasan sel. Semuanya harus dilihat secara menyeluruh.

"Dari awal kami ingin melakukan standarisasi (kamar sel) secara menyeluruh. Tapi, membongkar itu harus ada anggarannya. Sementara saat ini untuk pemeliharaan saja tidak ada (anggaran). Makanya (pembongkaran) itu target jangka panjang kami," jelasnya.

"Kenapa yang disoroti (Ombudsman) hanya itu (luasan sel yang tidak merata)? Padahal, banyak kinerja yang sudah kami lakukan selama satu bulan ini yang terkait manajemen, integritas SDM (petugas) dan di bidang pengawasan," ia melanjutkan.

Pernyataan itu dikaitkan dengan ia dan 15 rekannya baru bekerja sebulan lalu setelah perombakan para pejabat struktural lama akibat OTT KPK.

"Kami meminta pimpinan bijak melihat ini. Kami butuh waktu. Tapi apapun itu saya siap diberi sanksi," pungkasnya.