SIM A Umum jamin legalitas, jika kecelakaan penumpang taksi online terima asuransi
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mewajibkan setiap pengemudi taksi daring (online) memiliki surat izin mengemudi (SIM) A Umum. Diwajibkannya SIM A Umum itu setelah angkutan sewa khusus atau taksi online sepakat untuk masuk ke dalam domain sebagai angkutan umum sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 menyangkut masalah kendaraan umum.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, cepat atau lambat, pihaknya akan mendorong setiap pengemudi taksi online untuk segera membuat SIM A Umum.
"Taksi online ini kan sudah sepakat untuk masuk ke domain angkutan umum karena penumpangnya membayar ongkos. Sehingga ini sudah masuk ke dalam UU Nomor 22 menyangkut masalah kendaraan umum," ucap Budi usai membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelajar Peduli Keselamatan 2018, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/2).
Budi menjelaskan, fungsi kepemilikan SIM A Umum untuk menjamin legalitas. Sehingga, kata Budi, jika terjadi kecelakaan lalu lintas bagi penumpangnya akan terjamin asuransi kecelakaannya.
Dia mengatakan, meski dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tidak ada kewajiban menggunakan SIM A Umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 mengatakan bahwa setiap angkutan kendaraan umum pengemudinya harus menggunakan SIM Umum.
"Nah kalau kondisi sekarang yang tidak punya, SIM-nya biasa, tidak punya KIR, kan yang dikatakan polisi itu taksi gelap. Kalau kecelakaan apa, penumpangnya enggak dijamin asuransi. Kan kasihan kalau begitu," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan SIM A Umum tidaklah gratis atau berbiaya murah. Biaya yang dikeluarkan oleh driver untuk mengurusnya hanya dipatok Rp 100.000, tetapi sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi.
Selain itu, para pengemudi yang ingin mendapatkan SIM A Umum juga disyaratkan harus memiliki sertifikat lulus sekolah mengemudi serta SIM A biasa. Perubahan ke SIM A Umum hanyalah sebagai peningkatan golongan.
"Subsidi. Per orang dikasih subsidi Rp 125.000. Ini juga CSR dari beberapa BUMN termasuk Gaikindo dan Jasa Raharja," tutup dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyediaan layanan SIM Keliling ini untuk membantu warga memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara.
Baca SelengkapnyaAhli hukum kubu Aiman mengingatkan sesuai KUHAP pasal 38 ayat 1 dalam rangka penyidik melakukan penyitaan harus atas izin ketua pengadilan setempat.
Baca SelengkapnyaMenurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dunia digital yang semakin terkoneksi telah membuka pintu bagi kejahatan siber yang berkembang pesat.
Baca SelengkapnyaSetiap orang yang ingin mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), barangkali alasannya untuk satu ini.
Baca SelengkapnyaMasa sanggah hasil kelulusan selanjutnya diikuti dengan instansi jawab sanggah selama 7 hari secara bertahap.
Baca SelengkapnyaEdy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca SelengkapnyaMelakukan penukaran di layanan resmi dijamin keaslian uangnya.
Baca SelengkapnyaPemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca Selengkapnya