Merdeka.com - Peneliti Senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang poligami bagi aparatur sipil negara (ASN) dan kader PSI. Karena poligami dianggap sebagai salah satu alasan seseorang melakukan korupsi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

"Siapa pun pengusulnya saya setuju. Karena di samping poligami menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan juga potensial terjadinya korupsi, " katanya saat dihubungi, Rabu (12/12).

Dia mengungkapkan, seorang aparatur sipil kemungkinan akan melakukan korupsi saat melakukan poligami. Alasannya karena mereka hanya mendapatkan tunjangan bagi satu istri.

"Gaji dan tunjangan kan hanya untuk satu istri. Menghidupi lebih dari satu harus cari tambahan penghasilan di luar penghasilan resmi," jelasnya.

Namun untuk dapat merealisasikan janji tersebut, Ahmad Suaedy menyarankan, PSI agar memiliki argumen yang kuat dan jelas. Sebab, dia menilai, DPR kemungkinan besar akan menolak rencana pelarangan poligami tersebut.

"PSI harus membangun argumen yang bisa meyakinkan partai partai politik dan pemerintah nanti. Juga dukungan dari masyarakat," tutup anggota Ombudsman itu.

Sementara itu, Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.

Tekad penolakan poligami, kata Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.