Satu Hakim Dissenting Opinion, Sebut Karen Tak Salah Soal Investasi Pertamina

Senin, 10 Juni 2019 17:17 Reporter : Yunita Amalia
Satu Hakim Dissenting Opinion, Sebut Karen Tak Salah Soal Investasi Pertamina Karen Agustiawan divonis 8 tahun penjara. ©2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, divonis delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas investasi PT Pertamina di blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009. Dari lima hakim yang memimpin sidang Karen, satu hakim menyatakan perbedaan pendapat.

Hakim ad hoc Anwar menyatakan Karen tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer ataupun subsider," ucap Hakim Anwar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Dalam dakwaan jaksa, Karen dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan investasi, seperti tidak melakukan peninjauan atau due diligence. Selain itu tindakan Karen dianggap menyalahi aturan perusahaan atas keputusannya melakukan investasi, sementara dewan komisaris PT Pertamina tidak menyetujui tindakan tersebut.

Dakwaan itu menurut Hakim Anwar tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembuktian Karen bersalah. Dalam posisi tersebut, kata Anwar, Karen beserta jajaran direksi lainnya justru memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Apalagi, dari fakta persidangan terungkap bahwa Karen beserta jajaran direksi saat itu yakni Frederick Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu Pertamina terlebih dahulu meminta izin kepada dewan komisaris atas investasi tersebut.

Namun dewan komisaris tidak setuju atas rencana tersebut. Soal perbedaan pendapat dengan komisaris, menurut Anwar juga tidak bisa dijadikan dasar Karen bersalah.

"Karen bersama dengan jajaran direksi menyetujui investasi, terlebih dahulu meminta izin kepada dewan komisaris tanggal 22 April 2009," tukasnya.

Sama halnya jika dalam investasi terjadi kerugian. Menurut Anwar untung rugi merupakan hal lumrah di dunia bisnis. Terlebih lagi menurut Anwar belum ada teknologi yang memastikan cadangan minyak di sektor atau blok tertentu.

Sekalipun pihak terkait telah melakukan kehati-hatian dalam melakukan investasi, Anwar menyebut jika terjadi kerugian tidak secara otomatis dianggap melakukan tindakan korupsi dan melawan hukum.

"Meskipun dalam melaksanakan bisnis dilakukan dengan penuh kehati-hatian akan tetapi tetap saja tidak ada kepastian cadangan minyak, kemungkinan besar akan gagal pasti ada," tandasnya.

Pendapat Hakim Anwar disambut riuh hadirin sidang sembari bersorak dan bertepuk tangan, tanda sepakat atas pendapat itu. Kendati demikian, Karen tetap divonis bersalah.

Usai vonis dibacakan, Karen langsung menyatakan langkah hukum banding begitu pula jaksa penuntut umum.

"Innalillahi wa innailaihi roji'uun. Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, majelis hakim, saya (ajukan) banding," kata Karen dengan suara gemetar.

Sementara itu pasal yang digunakan jaksa dan hakim berbeda.

Jaksa menuntut Karen dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Sedangkan Pasal 18 mengatur tentang perampasan harta benda atau kewajiban membayar uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam vonis, Karen dikenakan Pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Pasal 3 berbunyi "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini