Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan penyitaan aset terkait kasus BLBI. Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan penyitaan tersebut ditandai dengan pemasangan papan penguasaan dan pengawasan negara terhadap aset terkait kasus BLBI.

"Kita tadi baru menyaksikan penguasaan fisik aset negara, yang berasal dari hak tagih atas piutang negara terhadap obligor atau debitur BLBI yang ditandai dengan pemasangan papan penguasaan dan pengawasan aset negara eks BLBI di 4 kota diseluruh Indonesia. Dengan luasan kira-kira 52.300.000 meter kira-kira segitu," kata Mahfud, dalam acara seremoni penguasaan Aset Eks BLBI dalam siaran youtube Kemenkeu, Jumat(27/8).

Salah satu aset yang disita milik eks debitur PT Lippo Karawaci yakni 44 bidang tanah dengan total luasan kira-kira 251.992 meter persegi.

"Saat ini kita berada di salah satu aset properti yang telah dikuasai oleh negara, yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci, eks bank Lippo grup yang diserahkan kepada BPPN sebagai pengurang kewajiban WLBI, aset ini terdiri 44 bidang tanah dengan luas 251.992 meter persegi," bebernya

Tidak hanya itu, Satgas BLBI mengatakan pada tahap I ini juga dilakukan serupa penyitaan aset properti eks BLBI di Jakarta, Tangerang, Medan, Pekanbaru, Bogor, Surabaya dan Bali.

"Terdiri dari 114 bidang tanah dengan luar 5.324.346 meter persegi," jelasnya.

Mahfud mengatakan tindakan penyitaan kali ini adalah relasi kewenangan negara terkait penyerahan aset-aset obligor dan debitur yang telah diakui sendiri. Dia juga menjelaskan hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk menagih dan mendapatkan hak-hak untuk negara dan masyarakat.

"Upaya penanganan penyelesaian pemulihan negara yang berasal dari BLBLI dilaksanakan secara efektif dan efisien terhadap aset dan juga bagi dana BLBI, selain itu dengan aset eks BLBI maka akan memberikan manfaat yang signifikan bagi bangsa dan negara," jelas Mahfud.