Rumah dua politikus PKB di Jawa Timur dikabarkan digeledah KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Wakil Ketua Komisi B politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Ka'bil Mubarok yang sekarang pindah di Komisi C. KPK juga dikabarkan mendatangi kediaman Anik Maslachah di Dusun Dungus Lor, Rt 23, Rw 6 Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Anik Maslachah sendiri tercatat sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB dari daerah pemilihan wilayah tingkat 1 yakni Sidoarjo-Surabaya. Dia sebelumnya menjabat di Komisi C DPRD Jatim dan bergeser menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim menggantikan Ka'bil Mubarok, setelah adanya perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pantauan merdeka.com di lokasi, kediaman Anik terlihat lengang, Rabu (7/6). Rumah yang berada di sisi jalan alternatif menuju ke Desa Jemundo, Kecamatan Taman itu, kondisi pagar rumah terlihat sedikit terbuka.

Ada sekitar 4 orang pekerja bangunan sedang merenovasi rumah tingkat 2 itu. Saat dikonfirmasi wartawan, salah satu kuli bangunan terlihat bingung ketika ditanya keberadaan Anik.

"Ibu enggak ada di rumah mas, keluar dari kemarin sore," ujar salah satu kuli bangunan yang enggan menyebutkan namanya.

Meski para pekerja itu lebih memilih diam, ternyata ada sebuah mobil pelat merah dengan nomor polisi L 1059 XP yang diparkir di sebelah kiri rumah.

Di rumah tersebut, Hj. Slika yang merupakan orang tua Anik Maslachah mengaku jika putrinya belum pulang.

"Mpun ket wingi mendal sonten ngenten, ngantos sakniki dereng wangsul, rayine ngge medal niki wau, monggo jenengan tindak ten kantore mawon (Sudah dari kemarin keluar sejak sore, sampai sekarang belum pulang, suaminya juga medal ini tadi, silakan datang ke kantornya saja) " ujarnya kepada merdeka.com.

Meski demikian, sejumlah tetangga saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar. Para tetangga itu lebih memilih diam.

Perlu diketahui, KPK kini sedang gerilya di Jawa Timur untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan pemberian suap yang menyeret petinggi Pemprov dan Komisi B DPRD Jatim.