Ridwan Kamil: Dicari 1.600 Baru Ada 800 Orang Daftar Relawan Uji Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 diprediksi bisa terkendali secara total pada tahun 2022 dengan catatan vaksin sudah ditemukan setelah melalui pelbagai tahapan uji. Meskipun masih lama, ada sejumlah pilihan agar tingkat keterkendalian penyebaran bisa ditekan sekaligus perekonomian bisa berjalan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai Rapat Koordinasi Progress Penanganan Covid-19 dan Penyerahan Bantuan 2 Juta Masker dari BNPB kepada Pemprov Jawa Barat di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8).

Saat ini, proses untuk menemukan vaksin Covid-19 sedang berjalan di beberapa negara seperti China, Korea Selatan dan Inggris. Kota Bandung terpilih menjadi tempat untuk uji klinis vaksin dari Sinovac, China karena sudah melalui dua tahapan di negaranya.

"Kami cari relawan sebanyak 1.600-an orang, yang baru terdaftar 800 ya,” ucap dia.

Namun, proses untuk menemukan vaksin masih panjang. Uji klinis vaksin ini membutuhkan waktu selama 6 bulan atau sampai Desember 2020. Kemudian, jika eksperimennya lancar, maka proses selanjutnya baru bisa dimulai Januari 2021.

“Produksi untuk ratus juta (vaksin) butuh hampir setahun, belum prosesnya ngasih vaksin (kepada masyarakat). Menurut saya sampai 2022 tuh kelihatannya durasinya untuk betul-betul terkondisikan semua,” kata Ridwan Kamil.

Sambil menunggu proses pembuatan vaksin rampung, Ridwan Kamil mengingatkan semua pihak harus bisa berperan menurunkan angka penularan Covid-19. Berdasarkan studi konsultan ekonomi, ada beberapa pilihan untuk merealisasikannya. Pilihan tersebut adalah kebijakan lockdown atau disiplin mengenakan masker.

"(Lockdown dan disiplin mengenakan masker) sama menurunkan derajat penularan. Tapi lockdown ada dampak ekonomi sosial. Nah, kalau pakai masker tidak jadi gitu. Jadi kalau ada dua pilihan, punya dampak baik dari sisi kesehatan tapi yang satu tidak banyak resiko berdampak ke dimensi lain, maka kami meyakini hari ini cuma satu aja, kampanye pakai masker,” terang dia.

Tingkat Disiplin Meningkat Setelah Ada Kebijakan Denda

Namun, dalam proses mengedukasi masyarakat tetap tidak mudah. Tingkat kepatuhan masyarakat masih 50 persen. Maka dari itu, ia memilih mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk sanksi.

“Hasil konsultasinya, Peraturan Kepala Daerah boleh selama tidak ada pidana dan kurungan. Jadi hanya hukuman sosial dan ditambah dengan Inpres yang sudah keluar, saya kira menguatkan,” jelas dia.

“Sebelum ramai (pemberitaan mengenai) sanksi, tingkat kepatuhan rendah. Sekarang, dari beberapa daerah saya lihat sekarang sudah 70 persen lah (tingkat kepatuhannya. Instrumen denda itu terakhir,” pungkasnya.

BNPB Serahkan Bantuan Masker

Sejalan dengan hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa 2 juta masker dan peralatan medis lainnya kepada Pemprov Jawa Barat.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung Kepala BNPB, Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Doni Monardo kepada Ridwan Kamil yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar.

Selain dua juta masker, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan medis lainnya, di antaranya 500 unit hazmat, 500 unit googles, 1.260 pak disinfectan wipes, dan 360 botol hand sanitizer berukuran 100 mililiter. Seluruh bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung warga Jabar dalam melawan Covid-19.

Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menjaga angka penularan Covid-19. Ia berharap situasi ini bisa ditingkatkan atau minimal bisa dipertahankan agar langkah penanganan yang berhubungan penanggulangan kesehatan maupun ekonomi dapat berjalan bersamaan.

"Data tentang tingkat risiko di Jabar paling banyak zona yang berwarna kuning. Artinya, tingkat risikonya rendah dan tentunya ini tidak bisa terjadi hanya kebetulan dan semua ini butuh pengorbanan dan butuh perjuangan," ujar dia.

Pesan Tegas Kepada Influencer Mengenai Klaim Obat Covid-19

Doni menekankan kepada siapapun termasuk artis atau influencer untuk tidak mengklaim sudah menemukan obat Covid-19. Masyarakat pun diminta agar tak lantas terpengaruh sekaligus bisa memilah informasi dari orang yang kompeten.

Ia menegaskan obat dari Covid-19 masih belum ditemukan. Vaksin pun masih dalam proses uji oleh para ahli. Di luar dari itu, ia tetap menerima masukan dari berbagai pihak mengenai ramuan herbal atau jamu untuk kepentingan daya tahan tubuh.

“Satgas akan menerima masukan dari banyak pihak, mereka yang menemukan obat tradisional herbal jamu kami apresiasi. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa ini obat. Karena sangant berbahaya jika ada pihak tertentu apalagi publik figur yng ikut memberikan penjelasan bahwa ini obat,” tegasnya.

“Sampai hari ini belum ada obat Covid-19, vaksin masih dalam proses. Masyarakat Jangan sampai terpengaruh, jangan terpancing. Kalau obat sudah ada, maka pengumuman akan diumumkan oleh pihak Kemenkes,” imbuh dia.

Berkaitan dengan obat herbal tradisional atau jamu, ia menyebut banyak masyarakat sudah melakukannya dari sejak lama karena itu bagian dari tradisi. Tidak akan ada yang menyalahkan mengenai hal tersebut.

“Tapi, mengklaim obat tidak dibernarkan (apalagi obat Covid-19). Obat itu harus melalui berbagai macam tahapan uji klinis, ijin dari BPOM dan Kemenkes,” tegas dia.

Kemudian, ia mengakui bahwa sampai saaat ini masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap Covid-19 itu buatan atau sebuah konspirasi. Tapi, ia mengingatkan bahwa sejak pandemi Covid-19 terjadi, ada sekira 18 juta yang terpapar dengan korban meninggal hingga 700 ribu jiwa.

Wabah serupa ini pun tak hanya terjadi pada era sekarang. Flu Spanyol terjadi sekira 102 tahun yang lalu. Dampaknya pun menyebabkan banyak manusia yang meninggal dunia.

“Belajar dari apa yang terjadi pada masa lalu. Ini menjadi strategi juga, bukan hanya medis saja. Kalau dibiarkan, RS akan kewaslahan, dokter kehabisan tenaga, energi dan fatal bisa menimbulkan kematian. Jumlah dokter yang wafat banyak. Tugas kita melindungi dokter, jangan juga membiarkan rakyat sakit,” imbuh dia.

“Tidak cukup disiplin (melakukan protokol kesehatan) pribadi. Harus kolektif,” pungkasnya.