Brigjen TK Diperiksa Propam Usai Disebut Dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkap identitas pihak berinisial TK yang sebelumnya disebut Kapolri dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Johnny menjelaskan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Sebelumnya, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi saat rapat kerja.

Menanggapi hal tersebut, Johnny mengatakan keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan pidana yang melibatkan empat tersangka.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berlangsung untuk mengungkap fakta serta peran setiap pihak dalam perkara tersebut.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," tutup Johnny.

Jalur Atensi dan Penghapusan Data Disorot

Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menyingkap indikasi penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi, sehingga penyadapan berjalan tanpa prosedur resmi.

Kapolri memaparkan, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp. Nomor telepon sasaran kemudian dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkap Suyudi.

Selain itu, AS diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," jelasnya.

Kecurigaan atas pola tersebut mendorong pelapor membuat laporan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Dalam pengembangan penyidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari setelahnya.

Selain AS, penyidik menetapkan tiga tersangka lain, yakni Jenderal LSP, SU, dan EH. Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen terkait.