Kritik Kabinet Gemuk Dijawab Prabowo, Ini Pembanding yang Dipakai

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terkait jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien. Ia menyebut skala tantangan Indonesia, dari jumlah penduduk hingga luas wilayah, membutuhkan formasi kabinet yang memadai. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo kemudian membandingkan Indonesia dengan kawasan Eropa yang terdiri dari sekitar 30 negara. Menurut dia, masing-masing negara di Eropa memiliki jajaran pejabat lengkap, mulai dari menteri keuangan hingga kepala kepolisian, sementara Indonesia menangani urusan setara itu dengan satu kabinet.

"Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien. Tapi Saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Indonesia satu kabinet. Mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?" tuturnya.

Prabowo Soroti Respons Bencana dan Karhutla

Di bagian lain, Prabowo menyinggung kemampuan pemerintah menangani berbagai persoalan dalam negeri, termasuk respons terhadap bencana alam. Ia mencontohkan penanganan di Sumatra bagian utara, gempa bumi, aktivitas Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Dan kita mampu mengendalikannya. Ada bencana alam, kita hadapi. Sumatra bagian utara kemarin habis-habisan kita turun. Gempa bumi, apa itu, Krakatau, Karhutla, kita kompak, kita hadapi. Kita tidak puas, kita belajar," jelas Prabowo.

Terkait karhutla, Prabowo menyatakan temuan lapangan menunjukkan kebakaran tidak semata-mata dipicu faktor alam. Ia menilai ada indikasi keterlibatan manusia dan korporasi yang perlu ditangani secara serius.

"Menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti. Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab," pungkas Prabowo.