Butuh 9 Juta Ton Biomassa, PLN EPI Ajak UMKM Olah Sampah

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak para pengusaha daerah untuk mengambil peluang bisnis dalam pengembangan rantai pasok biomassa. Langkah ini berfokus pada pengolahan limbah dan sampah menjadi bahan bakar alternatif bernilai ekonomis untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Pesan tersebut ditegaskan oleh Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi.

Hokkop mengungkapkan, kebutuhan biomassa untuk program co-firing di pembangkit milik PLN sangat masif. Pasalnya, ada 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 18.154 megawatt (MW) yang memerlukan suplai biomassa hingga 9 juta ton setiap tahunnya.

"Jadi bisnis ini adalah bisnis yang melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal," kata Hokkop.

Ekosistem rantai pasok ini mencakup tahapan pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga proses pengiriman ke PLTU. PLN EPI pun merancang skema partisipasi fleksibel, di mana pelaku usaha dapat berperan sebagai pengelola sub hub, hub, maupun main hub.

Bahan baku yang dapat diolah pun sangat bervariasi, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, hingga beragam jenis limbah lain. Peluang ini terbuka lebar bagi berbagai pihak, mulai dari koperasi, BUMDes, kelompok tani, hingga sektor swasta.

"Jadi bukan hanya perusahaan besar. Koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini," ujar Hokkop.

Realisasi Pasokan Biomassa

Sepanjang rentang 2023–2026, PLN EPI mencatat realisasi pasokan biomassa sudah menyentuh 4,77 juta ton. Meski demikian, lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih didominasi biomassa kayu. Kondisi ini membuka ruang amat besar untuk diversifikasi bahan baku—terutama mengoptimalkan sampah kota, limbah pertanian, dan perkebunan yang belum dimaksimalkan.

Di Jawa Barat, PLN EPI membidik potensi pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diubah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai bahan bakar co-firing PLTU.

Guna menjaga efisiensi biaya logistik, PLN EPI telah memetakan jarak TPS Gedebage ke sejumlah sasaran PLTU, yaitu PLTU Indramayu (150 km), Pelabuhan Ratu (170 km), Adipala (185 km), dan Lontar (240 km). Perhitungan jarak ini vital karena berpengaruh langsung pada keekonomian biomassa.

Merespons peluang tersebut, Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyatakan bahwa pengusaha daerah memerlukan akses nyata dan kesempatan berpartisipasi langsung dalam rantai ekonomi yang lebih luas.

"Kita nggak perlu uang, kita perlu akses, kita perlu pembinaan, kebijakan yang berpihak, program yang konkret, dan kita butuh sinergi dengan pemerintah daerah," ujar Erik.

Peran Sektor Usaha

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si. mengingatkan pentingnya peran sektor usaha dalam memacu perekonomian daerah. Ia mencatat ekonomi Jawa Barat tumbuh sekitar 5,73 persen, yang utamanya disokong oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor.

Lewat penguatan rantai pasok biomassa yang inklusif ini, PLN EPI berkomitmen mengubah limbah dari beban lingkungan menjadi peluang ekonomi baru. Sinergi antara PLN EPI, pengusaha daerah, UMKM, BUMDes, dan petani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang mandiri serta berkelanjutan dari daerah untuk daerah.