Perlinsos Diproyeksi Diakses 50 Juta Pengguna, Pemerintah Gelar Stress Test dengan BSSN

Pemerintah menyiapkan serangkaian uji ketahanan untuk sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum diterapkan secara nasional. Pengujian kapasitas dan keandalan yang disiapkan mencakup stress test dan load test, dengan pelibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanan sistem serta perlindungan data.

Langkah ini ditujukan agar portal Perlinsos siap melayani masyarakat dalam jumlah besar pada saat yang sama. Pemerintah juga akan memetakan pola waktu akses guna menghindari penumpukan atau gangguan ketika masyarakat mengakses portal secara bersamaan. Estimasi jumlah pengguna yang akan mengakses layanan ini mencapai sekitar 50 juta orang.

"Dalam kerangka menyampaikan atau membawa rasa keadilan kepada masyarakat, maka tentu layanan harus andal. Dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini," ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam konferensi pers bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).

Ia menambahkan, proses uji akan dilakukan bersama BSSN untuk memastikan seluruh aspek ketahanan dan keamanan terpenuhi. "Sehingga kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya, agar, ini salah satu concern-nya soalnya Pak, adalah keamanan. Dan termasuk juga keamanan data," ucap dia.

Mekanisme Sanggah Perlinsos Disiapkan

Meutya menambahkan, pemerintah telah meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem di Sleman dan mencatat antusiasme publik yang tinggi.

"Kita sudah melihat langsung di Sleman dan pada paling pentingnya adalah masyarakat sangat antusias. Ini ditunggu-tunggu," kata Meutya.

Setelah uji coba yang sebelumnya berjalan di 215 kabupaten, penerapan Perlinsos akan diperluas menuju roll out secara nasional.

Menurut Meutya, penerapan dalam skala besar tidak serta-merta sempurna. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme sanggah apabila ditemukan kesalahan pada data masyarakat.

"Maka ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah, secara sistem mekanisme sanggah juga sudah siap, untuk kemudian data selalu diperbaiki," ucap Meutya.

Ia menilai mekanisme tersebut memungkinkan perbaikan data dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah berharap kesiapan data, infrastruktur, dan masyarakat terus membaik menuju penerapan nasional pada Oktober 2026.

"Mudah-mudahan, Oktober data sudah bisa jauh lebih siap, sistem infrastruktur sudah lebih siap, dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data," tutup Meutya.