Bupati Ungkap Puluhan SPPG Sidoarjo Belum Berizin, BGN Turun Tangan

Sebanyak 31 dari total 170 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri di Kabupaten Sidoarjo disebut masih belum mengantongi izin.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap operasional SPPG, terutama setelah kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kondisi tersebut telah disampaikan kepada BGN pusat. Menurutnya, SPPG belum memiliki izin seharusnya tidak terlebih dahulu menjalankan operasional sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.

"Total berdiri SPPG yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin 31. Tadi kita sampaikan kepada BGN pusat. Jadi betul-betul ada pengawasan ekstra, jangan sampai terjadi hal-hal (yang tidak diinginkan)," kata Subandi, Rabu (2/9).

Subandi menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan teknis untuk menentukan kelayakan operasional SPPG. Karena itu, dia meminta BGN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan teknis untuk melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan terkait kondisi SPPG di Sidoarjo.

"Kalau ada tata kelola yang kurang baik, ya kita benahi, termasuk BGN yang ada. SPPG yang ada di Tanggulangin ini sebagai koreksi kita pemerintah daerah kepada BGN," ujar dia.

Menurut Subandi, program MBG merupakan program pemerintah yang harus didukung. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan tata kelola dan pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Jangan mengganggu program presiden. Program yang baik ini mari kita support, kita dukung. Kalau ada tata kelola yang kurang baik, ya kita benahi," kata Subandi.

BGN Telusuri

Sementara itu, Wakil Koordinator Regional BGN Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo saat ditanya terkait 31 SPPG belum berizin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait SPPG belum memenuhi persyaratan. Teguh menyebut pemerintah daerah Sidoarjo selama ini cukup responsif dalam membantu proses pemenuhan persyaratan SPPG.

"Nanti kami akan koordinasi pasti dengan pemerintah Sidoarjo. Alhamdulillah, pemerintah Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responsnya kepada kami. Kami ditarget terus," ujar Teguh.

Teguh mengatakan, SPPG belum memiliki SLAS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) akan didorong agar prosesnya segera dipercepat dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dia juga memastikan pengawasan terhadap SPPG akan diperketat. Evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah, termasuk tata kelola SPPG, akan dilakukan bersama pimpinan BGN di tingkat pusat.

"Pastinya akan lebih ketat kami dan pimpinan akan mengevaluasi kembali dari pusat," kata Teguh.