Demo Depan DPR, Refly Harun Tolak Paslon Menang karena Curang Hingga Makzulkan Jokowi

Refly Harun juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.

Oleh Nur Habibie - Reporter

Refli juga berharap massa aksi yang hadir di lokasi demo ini untuk tetap selalu menginisiasi dan menyetujui hak angket.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengikuti aksi demo depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Aksi ini mendukung hak angket kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang Pertama, kita menolak pasangan calon yang menang karena curang. Tolak paslon curang. Kalau nolak, berarti harus didiskualifikasi soal cara itu nanti, kita perdebatkan," kata Refly di lokasi, Jakarta, Selasa (5/3).

Refly juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.

"Kawan-kawan semua percaya pada Bawaslu dan KPU? Percaya pada Bawaslu dan KPU? Kalau tidak percaya, berarti kita tuntut, berhentikan KPU dan Bawaslu, berhentikan KPU dan Bawaslu, maka itu tuntutan yang kedua," ujarnya.

"Tuntutan yang ketiga adalah mau enggak pemilu ini ulang? Mau tak pemilu ini ulang? Diulang siapa lawan siapa? 01 lawan 03, 02 bagaimana? Buang ke mana? Hukum dari demokrasi yang ada adalah kalau Anda curang, kalau Anda pakai doping, kalau Anda pakai steroid maka Anda harus didiskualifikasi,"

sambungnya.

merdeka.com

Dia pun berharap massa aksi yang hadir di lokasi demo ini untuk tetap selalu menginisiasi dan menyetujui hak angket.

"Kita geruduk, kita dorong, kita support hak angket, kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduk di DPR, kita buat revolusi lagi, kita buat reformasi lagi dan hari ini jumlah kita sekian, besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini. Jadi kita dorong hak angket, kita dorong DPR menggunakan ototnya untuk menolak kekuasaan yang cawe-cawe,"

ungkapnya.

merdeka.com

Terakhir, Refly ingin agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Hal ini karena mantan Wali Kota tersebut dianggap telah melanggar konstitusi.

"Mulai dari ijazah palsu sampai, kemudian cawe-cawe kemenangan paslon tertentu. Karena itu kawan-kawan semuanya jangan ragu, saya sudah katakan kemarin, kita makzulkan Jokowi adalah hak konsitutusional aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.