Diduga Keracunan MBG di Klaten, BGN Mulai Penyelidikan

Insiden tersebut terjadi setelah para korban menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (29/4).

Danny Adriadhi Utama
Oleh Danny Adriadhi Utama - Reporter
Diduga Keracunan MBG di Klaten, BGN Mulai Penyelidikan
Diduga Keracunan MBG di Klaten, BGN Mulai Penyelidikan (Merdeka.com)

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan menyelidiki dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMP Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Insiden tersebut terjadi setelah para korban menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (29/4), yang kini memicu kekhawatiran terkait keamanan konsumsi makanan di lingkungan sekolah.

Penyelidikan dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan tersebut. Kasus itu mencuat ketika sekitar 200 siswa dan 10 guru terdampak. Sebagian besar korban segera dilarikan ke Puskesmas Majegan dan PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Tidak bisa dibiarkan seperti itu. Bukan hanya tanggung jawab SPPG. Kepala daerah itu harus ikut membantu melaksanakan kegiatan inspeksi. Benar apa tidak yang dilakukan oleh mereka," kata Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, Rabu (29/4).

Dia menyebut kesuksesan program MBG bukan hanya beban SPPG semata, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.

"Bukan hanya tanggung jawab SPPG. Kepala daerah itu harus ikut membantu melaksanakan kegiatan inspeksi," ungkapnya. 

Saat ini, pemerintah telah menetapkan petunjuk teknis yang ketat sebagai standar operasional bagi setiap SPPG. Evaluasi rutin dan inspeksi mendadak dari kepala daerah seharusnya menjadi benteng pertahanan untuk mencegah insiden keracunan seperti ini terjadi.

Pihak BGN memastikan tidak akan segan memberikan sanksi berat jika hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh pihak penyedia makanan.

"Setiap ada pelanggaran mesti ada sanksi," jelasnya.

Hingga saat ini, tim dari Dinas Kesehatan dan otoritas terkait masih melakukan pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis zat yang menyebabkan ratusan siswa dan guru tersebut jatuh sakit. 

Rekomendasi