Komposisi Jemaah Haji April 2026 Didominasi 52.000 Ibu Rumah Tangga

Dalam tata kelola Kementerian Haji dan Umroh saat ini pemerintah berniat membuka informasi seluas mungkin agar publik tidak lagi tertipu oleh biro perjalanan nakal dan elemen otoritas lainnya. Tidak akan ada lagi situasi bak pasar gelap pemberangkatan haji karena semua sudah transparan.

Jajaran Kementrian Haji dan Umrah Indonesia pada Kamis (16/4) mengundang para pemimpin redaksi media massa nasional ke kantornya. Saat itu dibahas kesiapan proses pembukaan pemberangkatan jemaah haji di 22 April 2026 dengan total 16 embarkasi dengan fast track di empat bandara.

Menteri Mochamad Irfan Yusuf pun memaparkan sejumlah data menyangkut sebaran demografi jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci tersebut dan ternyata didominasi perempuan.

"Sebanyak 54,9% jamaah haji kali ini adalah perempuan dan konsisten dengan data ini profil dominan pekerjaan mereka pun ibu rumah tangga sebanyak 52.717 orang. Mayoritas dari jemaah kali ini baru pertama kali naik pesawat dan berangkat ke luar negeri dan pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar sebanyak 55.217 orang," ujar sosok yang biasa disapa dengan panggilan Gus Irfan itu.

Sang menteri pun menambahkan bahwa keadaan ini jelas menambah kompleksitas penanganan yang sudah diawali dengan kenaikan bahan bakar avtur pesawat akibat krisis perang AS-Israel dengan Iran. Naiknya harga avtur yang membuat biaya total membengkak Rp 1,77 triliun dipastikan Gus Irfan tidak akan dibebankan kepada jemaah dan diperkuat dengan tambahan pertanyaan wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Pesan Presiden Prabowo sangat jelas menyangkut ongkos naik haji yang tidak naik dan beliau juga mengatakan krisis di Iran justru harus menambah kehati-hatian kami di kementrian. Jalur penerbangan jemaah haji Indonesia dipastikan tidak melewati wilayah perang dan semua persiapan serta perkembangan situasi akan dibuka seluas-luasnya kepada publik lewat media dengan transparan," kata Dahnil.

Keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci termasuk soal keberangkatan dan kepulangan adalah prioritas utama kementrian meskipun para peserta program haji menyatakan tidak takut ancaman perang di Iran. "Mereka boleh saya katakan tidak takut perang, tapi justru lebih takut oleh kenaikan harga ongkos naik haji," seloroh Dahnil.

Dalam era baru pembentukan Kementrian Haji dan Umrah sekarang ini, Dahnil memastikan situasi informasi yang lebih terbuka akan menguntungkan warga yang akan berangkat haji.

Jika dahulu segelintir orang disebutnya memiliki informasi yang sangat lengkap soal kuota, biaya, logistik dan hal-hal lainnya sementara publik calon jemaah haji justru memiliki informasi yang sama-samar kini dirinya menjamin situasi lebih baik.

"Kini ibaratnya pasar gelap program pemberangkatan jemaah haji sudah berakhir karena kami terus membuka informasi yang dulu ditutup-tutupi karena dianggap sensitif. Bila informasi dibuat terbuka, proses akan berjalan lebih efisien dan efektif sehingga lama antrean bisa dipersingkat dan biaya bisa ditekan", ujarnya lagi.

Namun, Dahnil juga mengkhawatirkan munculnya upaya sabotase dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari sistem informasi tertutup semata demi upaya mereka kembali masuk dan menciptakan kembali kartel, oligopoli, dan konglomerasi, dalam program haji Indonesia.