BKKBN Jateng Minta Penyuluh KB Petakan Wilayah Intervensi untuk Pemerataan Program Bangga Kencana

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah menginstruksikan para penyuluh program Keluarga Berencana (KB) untuk melakukan pemetaan wilayah. Pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi spesifik dalam pelaksanaan program.

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Rusman Effendi, di Semarang, Senin, menyatakan bahwa Program Bangga Kencana di wilayah tersebut telah menunjukkan capaian positif. Berbagai indikator strategis secara umum berjalan baik, bahkan mencatatkan prestasi hingga tingkat nasional.

Meskipun demikian, Rusman Effendi menyoroti adanya ketimpangan capaian program di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Oleh karena itu, pemetaan detail menjadi kunci untuk memastikan program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Program Bangga Kencana di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan berbagai indikator strategis yang berjalan baik. Salah satu indikator utama adalah Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total.

Pada tahun 2025, TFR tercatat 2,06 per perempuan usia subur, angka ini mendekati kondisi ideal pertumbuhan penduduk seimbang yang ditargetkan di angka 2,1. Rusman Effendi mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini, meskipun pemerataan belum sepenuhnya terjadi di semua wilayah.

Selain TFR, tujuh indikator utama Program Bangga Kencana lainnya juga menunjukkan hasil positif. Indikator tersebut meliputi indeks pembangunan keluarga, partisipasi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan KB di Jawa Tengah.

Meski capaian secara provinsi tergolong baik, BKKBN Jateng mengakui adanya ketimpangan signifikan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan wilayah yang lebih detail oleh penyuluh KB.

Pemetaan ini krusial untuk mengidentifikasi daerah yang memerlukan penanganan lebih spesifik, sehingga program tidak dapat disamaratakan. Setiap daerah memiliki kondisi unik yang membutuhkan pendekatan intervensi berbeda untuk mencapai hasil maksimal.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program ke depan. Namun, Rusman Effendi menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan tidak boleh ditawar, sehingga diperlukan berbagai terobosan inovatif untuk mencapai sasaran.

BKKBN Jateng juga menyampaikan adanya perubahan mekanisme evaluasi seiring dengan transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian. Kepala daerah akan menerima langsung rapor kinerja, menandakan sistem evaluasi yang lebih ketat dan transparan.

Semua pihak diminta untuk siap dan tidak terkejut dengan sistem evaluasi baru ini, yang akan menuntut akuntabilitas lebih tinggi. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja program di seluruh tingkatan.

Meskipun banyak indikator menunjukkan hasil positif, satu indikator yang menjadi perhatian serius adalah angka kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun. Kelompok usia ini masih memerlukan perhatian khusus dan intervensi lebih lanjut untuk menekan angka kelahiran dini.

Pelantikan pengurus DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) Indonesia Jateng periode 2026-2030 yang dilaksanakan di sela Pra Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Jateng 2026, diharapkan dapat memperkuat peran penyuluh dalam menghadapi tantangan ini.

Sumber: AntaraNews