APJATEL Tetap Komitmen Gelar Jaringan Fiber Optik Meski Biaya Naik Akibat Konflik Global

Asosiasi Jaringan Penyelenggara Telekomunikasi (APJATEL) menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan jaringan fiber optik di seluruh Indonesia. Komitmen ini diungkapkan di tengah tantangan kenaikan biaya proyek yang signifikan. Kenaikan biaya tersebut dipicu oleh dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangansas Swandy, menyampaikan bahwa industri telekomunikasi tidak akan menghentikan upaya penggelaran jaringan. Pernyataan ini disampaikan Jerry dalam sebuah wawancara di Jakarta Selatan pada Kamis (10/4). Kewajiban untuk menggelar jaringan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021.

Namun, Jerry menambahkan bahwa kondisi penggelaran jaringan saat ini tidak lagi normal, karena adanya berbagai indikator yang memengaruhi. Faktor-faktor eksternal, terutama konflik geopolitik, telah menciptakan dinamika baru dalam perhitungan biaya operasional dan investasi. Hal ini menuntut penyesuaian strategi dari para pelaku industri.

Dampak Konflik Global pada Industri Fiber Optik

Konflik di Timur Tengah secara langsung berdampak pada kenaikan harga bahan baku penting untuk penggelaran fiber optik. Jerry Mangansas Swandy mencontohkan, harga corning dan High Density Polyethylene (HDPE) mengalami peningkatan yang substansial. Corning, yang merupakan komponen vital dalam serat optik, harganya melonjak karena juga dibutuhkan dalam pembuatan senjata, sehingga permintaan global meningkat pesat.

Selain itu, harga HDPE, material yang digunakan sebagai pembungkus kabel fiber optik, juga turut merangkak naik. HDPE dapat dikenali dari warnanya yang beragam di lapangan, seperti hijau, merah, atau oranye, dan berfungsi melindungi kabel fiber optik dari kerusakan. Kenaikan harga kedua bahan baku ini secara teknis akan memengaruhi total biaya penggelaran jaringan fiber optik secara keseluruhan.

APJATEL memperkirakan bahwa biaya penggelaran jaringan fiber optik dapat meningkat sekitar 15 persen hingga 17 persen dari kondisi normal. Kenaikan ini tentu menjadi beban tambahan bagi para penyelenggara telekomunikasi yang memiliki target ekspansi jaringan. Situasi ini menunjukkan kerentanan industri terhadap gejolak pasar komoditas global yang dipicu oleh isu geopolitik.

Komitmen APJATEL dan Tantangan Penggelaran Jaringan

Meskipun menghadapi kenaikan biaya yang signifikan, anggota APJATEL tetap berkomitmen untuk terus menggelar jaringan fiber optik. Komitmen ini didasari oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penyelenggara jaringan untuk melakukan penggelaran.

Namun, Jerry menjelaskan bahwa kenaikan biaya ini kemungkinan akan berdampak pada pencapaian target. Sebagai contoh, jika target awal sebuah perusahaan adalah menggelar jaringan sepanjang 50 kilometer dalam setahun, maka dengan kondisi biaya yang meningkat, pencapaiannya mungkin hanya sekitar 10 kilometer saja. Ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen tetap ada, realisasi di lapangan akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan ketersediaan anggaran.

Para pelaku industri harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak ideal ini, mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya dan efisiensi. Tantangan ini tidak hanya menguji ketahanan finansial perusahaan, tetapi juga kemampuan mereka dalam menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan. Upaya menjaga komitmen ini penting untuk mendukung pemerataan akses internet di Indonesia.

Strategi Mitigasi dan Harapan Insentif Pemerintah

Jika kondisi ekonomi terus memburuk dan tidak terkendali, APJATEL berencana mengajukan permohonan insentif kepada pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan program fiberisasi di Indonesia dapat terus berjalan. Jerry Mangansas Swandy menyoroti bahwa situasi serupa pernah terjadi saat pandemi COVID-19, di mana APJATEL juga meminta insentif kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tanpa menghilangkan kewajiban penggelaran jaringan.

Pemberian insentif diharapkan dapat meringankan beban finansial para anggota APJATEL dan mencegah terhambatnya pembangunan infrastruktur digital nasional. Kolaborasi antara industri dan pemerintah menjadi krusial dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada sektor telekomunikasi. Hal ini penting untuk menjaga momentum transformasi digital di Indonesia.

APJATEL berharap pemerintah, khususnya Komdigi, dapat memahami situasi yang dihadapi industri dan memberikan dukungan yang diperlukan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa masyarakat Indonesia tetap dapat menikmati akses telekomunikasi yang stabil dan berkualitas, meskipun di tengah gejolak ekonomi global. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan digital.

Sumber: AntaraNews