Pemkab Aceh Barat Usulkan Rp26 Miliar untuk Penanganan Kerusakan Akses Sikundo Pasca-Banjir Bandang

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara resmi mengusulkan anggaran sebesar Rp26 miliar kepada pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan khusus untuk Penanganan Kerusakan Akses Sikundo, tepatnya di kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen. Usulan ini bertujuan memperbaiki aneka infrastruktur vital yang rusak parah.

Kerusakan tersebut merupakan dampak langsung dari bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat, Beni Hardi, mengonfirmasi pengajuan ini pada Jumat (27/3). Harapannya, aksesibilitas masyarakat di Sikundo dapat segera pulih.

Anggaran Rp26 miliar tersebut akan difokuskan pada perbaikan jalan aspal sepanjang tiga kilometer yang membentang dari Jambak. Selain itu, pembangunan tebing sisi jalan menggunakan material batu gajah sepanjang 1.000 meter juga menjadi prioritas utama. Perbaikan jalan dengan penimbunan material kerikil sepanjang lima kilometer turut masuk dalam rencana.

Detail Rencana Perbaikan Infrastruktur

Beni Hardi menjelaskan, usulan anggaran sebesar Rp26 miliar tersebut akan dialokasikan untuk beberapa proyek krusial. Prioritas utama adalah pembangunan jalan aspal sepanjang tiga kilometer yang membentang dari Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen. Ini merupakan bagian integral dari Penanganan Kerusakan Akses Sikundo yang terganggu.

Selain itu, pembangunan tebing sisi jalan menggunakan material batu gajah sepanjang 1.000 meter juga menjadi fokus utama. Langkah ini penting untuk mencegah longsor susulan dan menjaga stabilitas jalur transportasi. Perbaikan sarana jalan dengan penimbunan material kerikil sepanjang lima kilometer turut direncanakan.

Pemerintah daerah mengambil inisiatif ini karena akses jalan Jambak-KAT Sikundo sering dilanda bencana alam. Banjir dan tanah longsor kerap menyebabkan kerusakan parah pada sarana jalan. Kondisi ini secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat setempat.

Meskipun Pemkab Aceh Barat telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar pada tahun ini untuk pembangunan jalan aspal 350 meter, jumlah tersebut belum memadai. Kerusakan akibat banjir bandang tahun 2025 lalu jauh lebih besar. Oleh karena itu, usulan dana tambahan ini sangat mendesak.

Usulan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lebih Luas

Usulan Rp26 miliar untuk Penanganan Kerusakan Akses Sikundo merupakan bagian dari proposal rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih besar. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengajukan dana sebesar Rp1,28 triliun ke pemerintah pusat. Dana ini ditujukan untuk membangun kembali sejumlah prasarana dan sarana publik yang rusak pascabencana banjir bandang 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, DR Kurdi, menjelaskan bahwa total usulan Rp1,28 triliun ini mencakup kurun waktu tiga tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk menata kembali berbagai kerusakan yang ditimbulkan bencana alam. Bencana ekologi dan hidrometeorologi pada 26 November 2025 menyebabkan kerugian besar.

Rincian kerugian mencakup sektor perumahan sebesar Rp127,99 miliar lebih, dengan berbagai tingkat kerusakan. Sektor rumah mengalami kerugian Rp7,7 miliar lebih, sementara prasarana lingkungan mencapai Rp68,8 miliar lebih. Kerusakan sarana drainase lingkungan juga signifikan, mencapai Rp51,34 miliar lebih.

Kerusakan infrastruktur secara keseluruhan akibat banjir bandang di Aceh Barat mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sektor transportasi mengalami kerugian Rp697,9 miliar lebih, dengan penanganan jalan saja mencapai Rp616,9 miliar lebih. Fasilitas keagamaan seperti masjid dan meunasah juga rusak senilai Rp3,2 miliar, serta lintas sektor Rp4,5 miliar. Usulan sebesar Rp1,28 triliun ini menjadi ikhtiar untuk menata kembali kerusakan parah akibat bencana alam.

Sumber: AntaraNews