Rakor Perbatasan RI-Malaysia di Malinau: Dorong Percepatan PLBN dan Sinergi Lintas Batas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama perwakilan Pemerintah Malaysia telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perbatasan RI-Malaysia. Pertemuan penting ini berlangsung di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, pada Rabu, 25 Maret 2026. Delegasi dari Pemerintah Malaysia dipimpin oleh Timbalan Menteri Digital Malaysia Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat hubungan bilateral.

Wakil Bupati (Wabup) Malinau, Jakaria, menyambut baik inisiatif rakor ini dan menekankan pentingnya sinergi lintas batas untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah perbatasan. Forum ini menjadi platform strategis untuk membahas isu-isu krusial terkait pengelolaan perbatasan kedua negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Dalam rakor tersebut, Pemkab Malinau secara khusus mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Sarawak, tepatnya di Tapak Mega. Selain itu, Wabup Jakaria juga menyampaikan harapan agar pihak Malaysia dapat memberikan kelonggaran serta perlindungan kepada warga Apau Kayan, Kabupaten Malinau, yang melintas untuk memenuhi kebutuhan pokok di sana.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, secara tegas menyampaikan urgensi pembangunan PLBN di Tapak Mega kepada perwakilan Pemerintah Malaysia. Pembangunan infrastruktur perbatasan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pergerakan orang serta barang secara legal dan teratur. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan negara dan memajukan perekonomian lokal.

Permintaan kelonggaran dan perlindungan bagi warga Apau Kayan yang berbelanja di Sarawak didasari oleh kondisi geografis Apau Kayan yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Aksesibilitas dari ibu kota Kabupaten Malinau menuju Apau Kayan masih menjadi tantangan signifikan, dengan kondisi akses jalan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak Sarawak diharapkan dapat meringankan beban masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keterbatasan infrastruktur di wilayah Apau Kayan menjadikan interaksi dengan wilayah Sarawak sebagai jalur penting bagi masyarakat setempat. Dengan adanya kelonggaran dan perlindungan, diharapkan warga dapat beraktivitas lintas batas dengan lebih aman dan nyaman. Kolaborasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk masalah yang dihadapi warganya.

Wabup Jakaria menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara masyarakat Apau Kayan dan Sarawak. Hubungan ini bahkan sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis.

Hubungan harmonis yang telah terbentuk secara historis di wilayah perbatasan perlu terus diperkuat melalui berbagai inisiatif kolaboratif. Sinergi lintas batas ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat bersama-sama mengelola potensi dan tantangan di kawasan tersebut. Ini juga mencerminkan semangat persaudaraan dan kerja sama antarnegara tetangga.

Indonesia sendiri telah memiliki PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, yang berada di wilayah Apau Kayan. Rombongan Pemerintah Malaysia juga menyempatkan diri untuk melihat langsung fasilitas PLBN ini. Kunjungan tersebut didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Wabup Malinau Jakaria, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Sumber: AntaraNews