Indonesia Disebut Berpeluang Jadi Swing State Diplomasi Global, Palestina Tetap Jadi Prioritas

Adidaya Institute menilai eskalasi konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Konflik tersebut dinilai tidak lagi sekadar episode keamanan regional, tetapi berpotensi menjadi katalis bagi pergeseran konfigurasi kekuatan global yang lebih luas.

Perubahan itu mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, hingga keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang tengah terbentuk.

"Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah," ujar Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, dalam keterangannya kepada media, Sabtu (7/3).

Berdasarkan survei Adidaya Institute terhadap 72 pakar nasional, isu Palestina Merdeka memiliki bobot strategis tertinggi, yakni sekitar 23 persen. Hal ini menjadikan isu Palestina sebagai sumber legitimasi moral dan politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina Merdeka memperoleh bobot strategis tertinggi, sekitar 23 persen, yang menempatkannya sebagai anchor utama dalam struktur kebijakan strategis Presiden Prabowo. Palestina bukan hanya isu solidaritas kemanusiaan, tetapi juga sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional," jelas Bram.

Di sisi lain, Adidaya Institute menilai Indonesia memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state dalam diplomasi global. Dengan sejarah anti-kolonial, tradisi politik luar negeri bebas aktif, serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan dunia, Indonesia dinilai memiliki ruang strategis sebagai penyeimbang dalam arsitektur perdamaian internasional.

Dalam konteks tersebut, salah satu isu yang memunculkan polemik adalah keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan mempertanyakan manfaat strategis dari keterlibatan tersebut bagi kepentingan nasional.

Namun menurut Bram, keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP dapat dipahami sebagai langkah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi.

"Partisipasi ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Namun eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina," ujarnya.

Karena itu, Adidaya Institute menilai pemerintah perlu melakukan kalibrasi geopolitik secara cepat dan terukur terhadap setiap konfigurasi strategis yang mempengaruhi kepentingan nasional.

Apabila evaluasi tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam BoP, maka langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.

"Pemerintah tidak perlu terburu-buru keluar dari BoP. Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia," kata Bram.

Ia menambahkan, selama puluhan tahun wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.

Meski demikian, jika kepercayaan terhadap BoP terus melemah akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan secara strategis.

"Kalibrasi tersebut tetap harus mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis luas, mulai dari perdagangan, investasi, teknologi hingga stabilitas ekonomi domestik," jelasnya.

Dalam konteks eskalasi konflik Timur Tengah saat ini, Adidaya Institute merekomendasikan tiga langkah strategis bagi pemerintah Indonesia.

Pertama, mempertahankan konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai anchor legitimasi diplomasi Indonesia agar posisi moral dan kredibilitas internasional tetap terjaga.

Kedua, mengambil peran aktif dalam diplomasi de-eskalasi konflik, dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan konstruktif dengan berbagai pihak.

Ketiga, melakukan evaluasi strategis terhadap konfigurasi diplomasi global, termasuk efektivitas berbagai inisiatif perdamaian yang berkembang saat ini.

Palestina Merdeka Program Jangkar

Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Adidaya Institute pada Desember 2025 hingga Februari 2026, sebanyak 23,30 persen ahli menilai dukungan terhadap Palestina Merdeka sebagai program jangkar (anchor) dalam kebijakan strategis nasional.

Sementara itu, 43 persen responden menilai program Kampung Nelayan, KDKMP, dan program 3 Juta Rumah sebagai mesin (engine) pertumbuhan ekonomi. Program lain seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berperan sebagai stabilisator sosial.

Libatkan 72 Responden Ahli

Survei tersebut dilakukan di 12 kota besar di Indonesia, yakni Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Ternate.

Total terdapat 72 responden ahli yang terlibat, terdiri dari akademisi (22 orang), legislatif (12 orang), birokrat (14 orang), pelaku usaha (13 orang), tenaga kesehatan (7 orang), serta aktivis (4 orang). Metode yang digunakan dalam survei ini meliputi Analytical Hierarchy Process (AHP), wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terarah (FGD).