Pimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan Siap Perluas Cakupan Kepesertaan dan Tingkatkan Kredibilitas

Saiful Hidayat resmi menjabat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026-2031, setelah dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Pelantikan ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan yang akan fokus pada perluasan jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia.

Dalam pidato pertamanya, Saiful Hidayat menggarisbawahi komitmennya untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama menyasar pekerja informal dan migran yang belum terlindungi secara optimal. Strategi ini diharapkan dapat menjamin perlindungan sosial yang merata bagi seluruh lapisan pekerja di tanah air.

Saiful Hidayat juga memperkenalkan pendekatan strategis 3C: Coverage, Care, dan Credibility, sebagai pilar utama arah kebijakan BPJS Ketenagakerjaan selama lima tahun ke depan. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memperbanyak peserta, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

Perluasan Cakupan Kepesertaan: Prioritas Utama BPJS Ketenagakerjaan

Saiful Hidayat menegaskan bahwa prioritas pertama adalah 'Coverage', yakni memperluas kepesertaan secara terstruktur dan terukur. Jutaan pekerja dari berbagai sektor, termasuk informal dan UMKM, masih belum terlindungi, menjadi target utama akselerasi akuisisi peserta baru.

Fokus utama akan diarahkan pada pekerja informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui optimalisasi kanal distribusi dan kolaborasi ekosistem. Ini termasuk upaya menjangkau pekerja migran yang seringkali rentan terhadap risiko tanpa perlindungan memadai.

Selain akuisisi peserta baru, BPJS Ketenagakerjaan juga akan meningkatkan retensi dan kepatuhan iuran peserta aktif. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan dan manfaat yang diterima oleh seluruh anggota.

Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Inovasi dan Transformasi Digital

Prioritas kedua, 'Care', diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi dan transformasi digital. Saiful Hidayat berharap layanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan sebagai bentuk kehadiran negara bagi pekerja.

Implementasi strategi 'Care' akan difokuskan pada proses klaim yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi peserta. Selain itu, program manfaat tambahan seperti layanan perumahan akan diperkuat untuk memberikan nilai lebih.

Pembangunan pengalaman peserta berbasis digital secara end-to-end juga menjadi perhatian utama. Kolaborasi strategis lintas sektor akan dilakukan untuk mendukung inovasi layanan dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh peserta.

Membangun Kredibilitas dan Tata Kelola Akuntabel

'Credibility' menjadi fondasi keberlanjutan institusi, dengan penekanan pada keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel. Peningkatan kepercayaan publik adalah tujuan utama dari pilar ketiga ini.

Penguatan kredibilitas diwujudkan melalui kinerja investasi yang sehat dan berkelanjutan, serta pengelolaan dana yang prudent, akuntabel, dan profesional. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci.

Komunikasi publik yang konsisten dan terpercaya juga akan menjadi bagian dari upaya membangun kredibilitas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat reputasi institusi dan memastikan tata kelola yang semakin solid di mata masyarakat.

Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Baru BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026. Keputusan ini berlaku efektif sejak 19 Februari 2026, menandai awal periode jabatan 2026–2031.

Saiful Hidayat ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro. Jajaran direksi lainnya meliputi Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas, menggantikan Muhammad Zuhri. Anggota Dewan Pengawas lainnya termasuk Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato serta Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, dan Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat.

Sumber: AntaraNews