Kemenhut dan Pemprov Papua Tengah Perkuat Rencana Aksi FOLU Net Sink 2030

Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memantapkan fondasi penyusunan rencana aksi FOLU Net Sink 2030, memastikan target iklim tercapai di wilayah konservasi tinggi.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Kemenhut dan Pemprov Papua Tengah Perkuat Rencana Aksi FOLU Net Sink 2030
Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memantapkan fondasi penyusunan rencana aksi FOLU Net Sink 2030, memastikan target iklim tercapai di wilayah konservasi tinggi. (AntaraNews)

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengintensifkan upaya penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan dokumen operasional di tingkat provinsi tersusun secara realistis dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah tersebut, demi mencapai target iklim nasional.

Inisiatif penting ini merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia dalam mencapai target iklim global melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sebuah workshop perdana telah sukses diselenggarakan di Nabire pada Kamis (12/2), menjadi wadah krusial untuk menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, secara khusus menekankan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memperjelas arah kerja daerah. Ia berharap workshop tersebut dapat memberikan gambaran komprehensif, panduan terstruktur, serta contoh peluang kegiatan yang relevan untuk Renja Subnas Provinsi Papua Tengah.

Kontribusi Vital Hutan Papua Tengah dalam Mitigasi Iklim

Provinsi Papua Tengah memiliki kekayaan alam berupa kawasan hutan yang sangat luas, mencapai 5,7 juta hektare, menunjukkan potensi besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dari keseluruhan luasan tersebut, area seluas 3,6 juta hektare secara spesifik diarahkan untuk berbagai aksi mitigasi yang terencana.

Sebagian besar dari area hutan yang luas ini termasuk dalam kategori perlindungan High Conservation Value (HCV), atau bernilai konservasi tinggi. Status ini menyoroti peran krusial Papua Tengah dalam menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem vital, serta layanan lingkungan yang tak ternilai.

Luasan hutan bernilai tinggi ini secara tegas menegaskan kontribusi signifikan provinsi dalam upaya perlindungan kawasan konservasi. Potensi alami ini menjadi landasan yang sangat kuat bagi implementasi efektif program FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah.

Harmonisasi Perencanaan Daerah dan Nasional

Mujetahid, seorang Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah, menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya arah spasial. Arah spasial ini akan berfungsi sebagai dasar fundamental dalam penentuan prioritas aksi mitigasi yang paling efektif di Papua Tengah.

Ia juga secara tegas menekankan bahwa kerangka penyusunan Renja Subnas haruslah sistematis, komprehensif, dan terintegrasi penuh dengan perencanaan daerah yang sudah ada. Integrasi ini sangat krusial agar seluruh program selaras dengan kebijakan nasional terkait FOLU Net Sink 2030.

Penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi yang spesifik untuk Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030 merupakan langkah awal yang esensial. Penguatan perencanaan di tingkat daerah ini sangat vital untuk mencapai tujuan bersama dalam mitigasi perubahan iklim secara efektif.

Strategi Komprehensif Melalui Perhutanan Sosial

Pembahasan mendalam dalam workshop juga mengerucut pada identifikasi beberapa strategi kunci yang komprehensif untuk mitigasi perubahan iklim. Strategi-strategi tersebut mencakup upaya serius dalam menjaga hutan alam yang tersisa dari ancaman deforestasi dan degradasi yang berkelanjutan.

Selain itu, sangat penting untuk secara aktif mendorong regenerasi hutan yang telah terdegradasi melalui berbagai program reboisasi dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Penguatan perhutanan sosial juga menjadi salah satu fokus utama dalam keseluruhan strategi ini.

Forum tersebut secara khusus menempatkan perhutanan sosial dan skema hutan adat sebagai bagian integral dan penting dalam strategi pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan. Dukungan terhadap sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) yang berjalan optimal juga harus senantiasa dipastikan untuk akuntabilitas.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi