Iran Dorong Negara D8 Beri Dukungan Ekonomi Palestina dan Sanksi Penjajah

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mendesak negara-negara anggota D8 agar memberikan dukungan ekonomi signifikan bagi Palestina. Dorongan ini disampaikan dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta pada Jumat, 13 Februari. Boroujerdi menekankan pentingnya bantuan ekonomi untuk rakyat Palestina yang tertindas.

Selain bantuan ekonomi, Boroujerdi juga menyerukan penerapan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai penjajah dan menyerang rakyat Palestina. Pernyataan ini muncul menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 yang akan diselenggarakan pada April mendatang di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ini.

KTT D8 akan mempertemukan para pemimpin dari delapan negara anggota, yaitu Iran, Turki, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, dan Azerbaijan. Isu krisis di Palestina diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan puncak tersebut.

Duta Besar Mohammad Boroujerdi dengan tegas menyatakan bahwa cara paling efektif untuk membantu rakyat Palestina adalah melalui dukungan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan ini krusial untuk meringankan penderitaan warga Palestina yang terus menghadapi agresi. Boroujerdi juga menggarisbawahi perlunya sanksi ekonomi terhadap pihak yang menyerang.

Pernyataan ini merupakan respons terhadap pertanyaan mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara D8 dalam mendukung perjuangan Palestina. Menurut Boroujerdi, tindakan nyata berupa bantuan ekonomi dan sanksi jauh lebih efektif dibandingkan pengakuan yang tidak membawa perdamaian.

Ia menambahkan, "Jika kita ingin membantu rakyat Palestina, kita harus membantu mereka dengan memberikan bantuan ekonomi, serta menjatuhkan sanksi ekonomi kepada para penjajah yang menyerang rakyat Palestina yang tertindas," ujarnya. Penekanan pada sanksi ini menunjukkan sikap Iran yang tidak kompromi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Boroujerdi mengungkapkan keraguannya apakah pengakuan terhadap rezim zionis Israel sebagai negara dapat benar-benar membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti fakta bahwa lebih dari 75 ribu orang telah tewas akibat penjajahan Israel, dengan sebagian besar korban merupakan anak-anak dan perempuan.

Serangan-serangan yang terjadi di Palestina dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran ini terus berlangsung dan disaksikan oleh masyarakat internasional, namun belum ada tindakan yang cukup kuat untuk menghentikannya. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, bantuan paling konkret yang dapat diberikan adalah bantuan ekonomi langsung. Selain itu, pemberian sanksi kepada Israel dan negara-negara pendukungnya dianggap sebagai langkah penting. Ini bertujuan untuk menekan agar kekerasan dan pendudukan di tanah Palestina segera dihentikan.

Untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi rakyat Palestina, Boroujerdi menyerukan penghentian standar ganda dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ia mempertanyakan mengapa prinsip-prinsip universal ini tidak diterapkan secara adil untuk Palestina. "Mengapa demokrasi, hak asasi manusia, dan dunia seperti ini baik untuk seluruh dunia, tetapi tidak untuk Palestina?" katanya.

Iran meyakini bahwa perlu ada dukungan penuh bagi rakyat Palestina untuk memilih dan menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri ini harus diberikan tanpa memandang latar belakang agama atau ras. Semua warga Palestina, dari berbagai latar belakang, harus bersatu dalam pemilihan umum yang bebas.

Boroujerdi menegaskan bahwa apa pun hasil pilihan rakyat Palestina, semua pihak harus menerimanya. Iran percaya bahwa satu-satunya cara untuk membantu rakyat Palestina adalah dengan menyingkirkan standar ganda. Selain itu, mewujudkan demokrasi sejati di Palestina serta memberikan kepedulian nyata terhadap hak asasi rakyat mereka adalah kunci utama.

Sumber: AntaraNews