Detik-Detik Wali Kota Bekasi Diancam Pakai Golok saat Menertibkan PKL di Teluk Pucung

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengalami ancaman dari seorang warga yang menggunakan senjata tajam saat ia melakukan penertiban terhadap spanduk pedagang kaki lima (PKL) di Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, pada Minggu (8/2).

Peristiwa ini menjadi viral setelah direkam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria berbaju merah mendekati aparat Satpol PP dan Wali Kota Tri Adhianto yang sedang menertibkan spanduk di depan warungnya. Ketegangan pun terjadi saat terjadi adu mulut antara pria tersebut dan sejumlah petugas.

Setelah beberapa saat, pria tersebut kembali ke warungnya dan keluar sambil membawa golok, mengacungkannya kepada para petugas dan Wali Kota Tri Adhianto. Situasi yang sempat tegang ini berhasil dikendalikan setelah pihak kepolisian turun tangan. Dengan pendekatan persuasif dan negosiasi, polisi berusaha meredakan emosi warga tersebut. Tak lama kemudian, muncul video permintaan maaf dari warga yang bernama Barmijon.

"Saya mohon maaf pada Bapak kapolres, Bapak wali kota, Bapak dandim dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya. Atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk di warung saya," ungkap Barmijon.

Wali Kota Tri Adhianto, melalui keterangannya, menegaskan bahwa ia telah memberikan imbauan serta instruksi kepada petugas untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugasnya.

"Kami sudah memberikan imbauan dan petugas telah melaksanakan dengan pendekatan persuasif. Tapi negara tidak bisa kalah terus oleh pelanggaran yang terus-menerus dibiarkan," ujar Tri dalam keterangan resminya pada Senin (9/2).

Tri Tak Gentar

Tri menekankan bahwa perhatian utamanya terletak pada dampak negatif yang timbul akibat pembiaran terhadap pelanggaran yang terus-menerus terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Ia menyatakan, "Saya tidak khawatir dengan goloknya. Yang saya khawatirkan adalah jika pelanggaran terus dibiarkan, lama-lama dianggap biasa. Dari situ muncul pembiaran, dan akhirnya orang merasa dirinya paling benar," ungkapnya.

Menurut Tri, jika pelanggaran dibiarkan tanpa penanganan yang serius, masyarakat akan terbiasa dengan situasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan munculnya sikap acuh tak acuh terhadap norma yang berlaku, sehingga orang-orang akan merasa bahwa tindakan mereka yang melanggar adalah hal yang wajar. Ia menegaskan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah pembiaran ini agar tidak menjadi kebiasaan yang merugikan.