Anggota Komisi III DPR Desak KPK Bongkar Kasus Mega Korupsi yang Mangkrak di Era Jokowi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi yang dinilai masih mangkrak, khususnya yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI bersama pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Benny menegaskan, fungsi DPR terhadap KPK adalah melakukan pengawasan, bukan mengendalikan, apalagi melemahkan. Karena itu, ia mempertanyakan secara terbuka apa sebenarnya hambatan terbesar yang dihadapi KPK dalam menuntaskan berbagai perkara besar yang hingga kini belum tersentuh secara tuntas.

"DPR itu mengawasi, bukan mengendalikan, bukan melemahkan. Maka pertanyaannya, apa sebenarnya hambatan KPK dalam menangani kasus-kasus mega korupsi yang mangkrak, terutama di zaman Pak Jokowi? Banyak itu, banyak sekali,” ujar Benny.

Pertanyakan Pernyataan Pimpinan KPK Minta Dukungan Komisi III DPR

Ia juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK yang sebelumnya meminta dukungan dari Komisi III DPR. Menurutnya, permintaan tersebut harus dijelaskan secara konkret agar DPR dapat menjalankan perannya secara tepat.

“Kami ingin tahu, kalau Ketua KPK minta dukungan Komisi III, dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Senjata kami tidak punya. Ngomong di koran juga dibatasi, di DPR juga kadang dibatasi, ada batasan-batasan halus. Lalu apa sebetulnya yang Bapak butuhkan agar KPK tetap menjadi institusi yang kuat, independen, punya keberanian, dan dipercaya publik?” tegasnya.

Benny menekankan bahwa Fraksi Partai Demokrat memandang pemberantasan korupsi harus diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang paling menyengsarakan rakyat. Menurutnya, fokus utama KPK seharusnya menyasar praktik korupsi yang langsung berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

“Pemberantasan korupsi harus menyasar kejahatan yang paling membuat rakyat susah, seperti korupsi bansos, korupsi anggaran daerah, dan korupsi yang bersumber dari kekuasaan,” katanya.

Ingatkan agar KPK Tak Terjebak pada Capaian Statistik

Ia juga mengingatkan agar KPK tidak terjebak pada pencapaian statistik penindakan semata, tetapi lebih mengedepankan keadilan substantif. Baginya, kualitas penanganan perkara jauh lebih penting dibanding sekadar kuantitas kasus yang ditangani.

“KPK harus berani, harus kuat, dan tetap berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar statistik penindakan,” ujar Benny.

Lebih lanjut, ia berharap KPK tetap menjaga independensi dan keberaniannya dalam membongkar kasus-kasus besar tanpa pandang bulu.

"Dukungan DPR akan selalu ada selama KPK bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," Benny menandasi.