Pemerintah Aceh Tamiang Genjot Percepatan Pelayanan KTP-KK untuk Akses Huntara Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil langkah cepat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor dengan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Inisiatif ini mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen penting lainnya. Tujuannya adalah memastikan warga terdampak dapat segera mengakses hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) yang disediakan pemerintah.

Langkah strategis ini menjadi prioritas utama setelah kebutuhan darurat dan sosial warga terpenuhi. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa percepatan ini krusial. Terutama karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai pendaftaran untuk huntap dan huntara.

Pelayanan darurat oleh Dinas Dukcapil setempat telah berlangsung sejak 24 Desember hingga 23 Januari. Fokusnya adalah pada fase pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Penyesuaian jam layanan dilakukan hingga pukul 17.00 WIB, bahkan dengan toleransi kehadiran bagi pegawai yang juga terdampak bencana.

Akses Hunian dan Bantuan Mendesak

Percepatan pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi fondasi penting bagi pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Dokumen seperti KTP dan KK merupakan syarat utama untuk berbagai akses vital. Ini termasuk layanan kesehatan, pembukaan rekening bank, distribusi bantuan sosial, hingga layanan pendidikan bagi warga.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk tidak mempersulit masyarakat dalam pengurusan dokumen. Seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya, dengan prinsip tidak mempersulit masyarakat. Hal ini untuk memastikan kebutuhan dokumen dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan mendukung pemulihan kehidupan warga terdampak.

Pada fase awal, pelayanan difokuskan pada penerbitan biodata dan kartu keluarga sebagai dokumen pengganti sementara KTP. Ini sangat penting untuk mendukung akses bantuan sosial, layanan kesehatan, serta rujukan pengobatan bagi warga yang membutuhkan.

Mekanisme Pelayanan dan Data Terkini

Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan berbagai kemudahan dalam pelayanannya. Salah satunya adalah mekanisme perwakilan keluarga atau perangkat desa untuk pengurusan dokumen. Kebijakan ini diambil mengingat banyak warga kehilangan kendaraan dan mengalami kesulitan akses transportasi akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.

Masyarakat yang telah mendaftar sebelum jam penutupan tetap dilayani hingga seluruh proses selesai. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak administrasi warga terpenuhi tanpa hambatan. Kecamatan Kota Kualasimpang dan Karang Baru tercatat sebagai wilayah dengan permohonan layanan tertinggi, sementara kecamatan lain tetap terlayani secara kolektif.

Sejak pelayanan darurat dimulai pada 24 Desember hingga 23 Januari, Dinas Dukcapil Aceh Tamiang telah menerbitkan sejumlah dokumen penting. Data menunjukkan 556 biodata kependudukan, 1.474 kartu keluarga, 225 akta kelahiran, dan 86 akta kematian telah diterbitkan.

Pemulihan Layanan Permanen dan Tantangan

Pemulihan layanan permanen dimulai sejak 14 Januari setelah pemerintah pusat menyalurkan bantuan vital. Bantuan tersebut berupa alat perekaman, mesin cetak, serta 10.000 blangko KTP. Dengan adanya dukungan ini, pengurusan KTP asli kembali berjalan normal dan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Meskipun menghadapi tantangan besar, termasuk kerusakan peralatan dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah, Dinas Dukcapil Aceh Tamiang tetap bergerak cepat. Mereka segera membersihkan kantor dan membuka kembali layanan demi kepentingan masyarakat. Komitmen ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani warga terdampak bencana.

Inisiatif percepatan pelayanan KTP-KK ini bukan hanya tentang pemenuhan dokumen. Lebih jauh, ini adalah upaya integral dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Aceh Tamiang pascabencana. Ini juga memastikan keberlanjutan administrasi warga dalam fase pemulihan ekonomi dan sosial.

Sumber: AntaraNews