KKP Fasilitasi Pengusaha Raih Tarif Ekspor Tuna Jepang 0 Persen

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) di Indonesia. Fasilitasi ini bertujuan agar mereka dapat memperoleh tarif bea masuk nol persen untuk ekspor produk tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang. Kebijakan strategis ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional.

Langkah ini merupakan bagian integral dari amandemen perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah direvisi. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, menyatakan kebijakan ini akan menguntungkan eksportir Indonesia. Sebelumnya, produk olahan tuna dan cakalang dikenakan tarif 9,6 persen saat memasuki pasar Jepang.

Dengan adanya tarif nol persen ini, Indonesia berpotensi besar untuk mengungguli pesaing utama seperti Thailand dan Filipina. Peluang ini terbuka lebar mengingat Indonesia saat ini sudah menjadi eksportir terbesar ketiga untuk produk tuna kalengan di Jepang. KKP optimis Indonesia dapat menjadi eksportir nomor satu di pasar Jepang untuk komoditas tersebut.

Amandemen IJEPA menjadi tonggak penting bagi industri perikanan Indonesia. Perjanjian yang diamandemen ini secara khusus mengakomodasi kepentingan Indonesia, terutama terkait penghapusan empat pos tarif untuk produk olahan tuna dan cakalang. Machmud menyampaikan rasa syukur atas akomodasi kepentingan nasional dalam perjanjian tersebut.

Sebelum amandemen ini berlaku, ekspor tuna kalengan dan cakalang, serta produk olahan non-kalengan lainnya dari Indonesia ke Jepang, harus membayar bea masuk sebesar 9,6 persen. Beban tarif ini tentu saja mengurangi profitabilitas eksportir dan membuat produk Indonesia kurang kompetitif. Penghapusan tarif ini akan langsung berdampak positif pada harga jual dan margin keuntungan.

Di pasar Jepang, Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan sebagai eksportir terbesar ketiga untuk produk tuna kalengan dan olahan. Nilai ekspor Indonesia mencapai US$30,28 juta. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) Indonesia juga sangat tinggi, yakni 13,82 persen. Angka ini melampaui Thailand dengan 12,12 persen dan Filipina dengan 6,31 persen, menandakan pertumbuhan yang kuat.

Dengan tarif nol persen, produk ekspor tuna dan cakalang Indonesia akan jauh lebih kompetitif di pasar Jepang. KKP sangat optimis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar tersebut. Target menjadi eksportir nomor satu di Jepang kini semakin realistis dengan adanya dukungan kebijakan ini.

KKP saat ini tengah mempersiapkan surat edaran terkait ratifikasi IJEPA. Surat edaran ini akan memuat panduan lengkap mengenai prosedur aplikasi untuk mendapatkan nomor registrasi tarif nol persen. Prosedur ini berlaku khusus untuk produk olahan tuna dan cakalang (selain kalengan) dengan kode Harmonized System (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

Unit pengolahan ikan yang ingin mengekspor produk di bawah kode HS yang tercantum dalam protokol IJEPA wajib terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pendaftaran ini memastikan bahwa hanya UPI yang memenuhi standar dan persyaratan yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif nol persen. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menjaga kualitas dan standar produk ekspor.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin, menambahkan informasi penting terkait proses pendaftaran. Untuk tahap awal, aplikasi nomor registrasi IJEPA dapat diajukan melalui email ke ekspor-ikan@kkp.go.id. Batas waktu pengajuan aplikasi ini adalah hingga 26 Januari 2026.

Protokol amandemen IJEPA sendiri telah ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang. Tuna dan cakalang merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai 17 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di sektor perikanan global.

Sumber: AntaraNews