Menavigasi Orde Global Rapuh: Diplomasi Ketahanan Indonesia Jadi Pilar Kebijakan Luar Negeri

Jakarta, 16 Januari – Indonesia telah memperingatkan bahwa tatanan global memasuki fase yang lebih rapuh dan berbahaya. Hal ini ditandai dengan terkikisnya hukum internasional, fragmentasi geopolitik yang semakin dalam, serta intensifikasi persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar.

Dalam pernyataan pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Sugiono menggambarkan lanskap internasional saat ini sebagai “zona abu-abu berbahaya”. Di dalamnya, batas antara perdamaian dan perang semakin kabur, sementara kerja sama antarnegara menjadi lebih transaksional dan didorong oleh kepentingan.

Menghadapi realitas yang tidak pasti ini, Indonesia memperkenalkan apa yang disebut “diplomasi ketahanan” sebagai pilar inti kebijakan luar negerinya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup nasional sambil mempertahankan ruang gerak di kancah internasional.

Tantangan Orde Global dan Evolusi Politik Luar Negeri Indonesia

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa ketahanan tidak dapat dipinjam, melainkan harus dibangun dari dalam. Sebab, di dunia yang tidak pasti, hanya bangsa yang kuat di dalam negeri yang akan memiliki daya tawar di luar negeri.

Indonesia akan terus menjunjung tinggi politik luar negeri “bebas aktif” yang diamanatkan konstitusi, yang berupaya menjaga kepentingan nasional sambil berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Namun, Sugiono mencatat bahwa implementasi kebijakan tersebut harus berevolusi.

Alih-alih berfokus pada pemilihan pihak dalam persaingan global, Indonesia harus memprioritaskan penguatan ketahanan domestik dan mempertahankan kemampuan untuk menentukan arah strategisnya sendiri. Bagi Indonesia, pilihannya jelas: kelangsungan hidup membutuhkan ketahanan nasional yang kuat, bersama dengan kapasitas untuk menentukan arah sendiri.

Pendekatan tersebut menuntut strategi dan ketahanan. Diplomasi Indonesia harus didasarkan pada kesiapan, kewaspadaan, dan realisme, dengan kemampuan menyerap tekanan, mengelola risiko, beradaptasi terhadap guncangan, dan muncul lebih kuat.

Respons Analis dan Implementasi Strategi Ketahanan

Gagasan diplomasi ketahanan telah menarik tanggapan beragam dari para analis, termasuk seruan untuk strategi yang lebih jelas dan definisi yang lebih tajam. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengartikulasikan dengan lebih baik bagaimana ketahanan diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan luar negeri yang konkret.

Lina Alexandra, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS, secara pribadi melihat ini sebagai ide yang tidak jelas karena ketahanan dan kelangsungan hidup berbeda. Ia memperingatkan bahwa penekanan pada ketahanan dapat membuat Indonesia terlalu berhati-hati dalam mengatasi realitas geopolitik yang sensitif.

Sebagai primus inter pares, atau yang utama di antara yang setara, di Asia Tenggara, Alexandra berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh mundur ke posisi yang semata-mata defensif. Sebaliknya, Indonesia harus terus memainkan peran regional dan global yang aktif, dipandu oleh kepentingan yang jelas sesuai dengan doktrin politik luar negeri bebas aktifnya.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memandang diplomasi ketahanan lebih positif. Ia menggambarkannya sebagai kerangka pragmatis untuk menavigasi dunia yang semakin dibentuk oleh konflik, tekanan ekonomi, sanksi, dan disinformasi.

Fondasi Domestik dan Peran Indonesia di Kancah Global

Secara operasional, Djoyonegoro menulis bahwa diplomasi ketahanan menawarkan Indonesia cara alternatif untuk menanggapi gejolak internasional tanpa kehilangan arah strategis jangka panjangnya. Daripada mengandalkan kekuatan koersif, Indonesia harus mengoptimalkan “kekuatan cerdasnya” dengan memanfaatkan jaringan, legitimasi, dan posisi strategisnya.

Dalam kerangka tersebut, ASEAN tetap menjadi instrumen penting untuk membangun ketahanan diplomatik regional, di samping platform global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, dan BRICS. Namun, ia mengingatkan bahwa diplomasi ketahanan harus bertumpu pada fondasi domestik yang kuat.

Djoyonegoro menambahkan bahwa diplomasi ketahanan menempatkan kepentingan rakyat sebagai inti kebijakan luar negeri, meliputi perlindungan warga negara Indonesia, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan.

Seiring dengan intensifikasi volatilitas global, para analis sepakat bahwa adaptasi bukan lagi pilihan bagi negara-negara. Dalam konteks tersebut, diplomasi ketahanan Indonesia dibingkai sebagai kompas untuk menavigasi ketidakpastian—bukan untuk mendominasi, tetapi untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan tetap berpengaruh di dunia yang berubah dengan cepat.

Sumber: AntaraNews